Peneliti yang Ancam Warga Muhammadiyah Dinyatakan Langgar Disiplin, Sanksi Bakal Ditentukan oleh Kepala BRIN

JAKARTA, KOMPAS.com - Peniliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin (AP Hasanuddin) dinyatakan melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) BRIN dalam sidang hukuman disiplin yang digelar Selasa (9/5/2023).

Meski telah dinyatakan melanggar, jenis hukuman untuk AP Hasanuddin belum diputuskan.

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN Ratih Retno Wulandari mengatakan, sanksi akhir berada di tangan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang juga menjabat sebagai pembina kepegawaian.

Adapun sidang hukuman disiplin tersebut baru menghasilkan rekomendasi atas sanksi yang akan dijatuhkan kepada AP Hasanuddin.

"Rekomendasi atas sanksi yang akan dijatuhkan kepada APH, dengan mempertimbangkan dampak atas perbuatan APH, melihat hal yang meringankan dan juga memberatkan. Oleh Tim Pemeriksa akan disampaikan kepada Kepala BRIN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan memutuskan sanksi yang akan diberikan," lanjutnya," ujar Ratih lewat keterangan tertulis, Selasa.

AP Hasanuddin sendiri menjalani sidang hukuman disiplin secara tertutup oleh Tim Pemeriksa Disiplin PNS.

Dalam sidang yang berdurasi selama tiga jam mulai pukul 09.30-12.30 WIB itu ditarik kesimpulan AP Hasanuddin yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah sebagai tindakan indisipliner.

"Bahwa hasil sidang dugaan pelanggaran disiplin atas perbuatan yang dilakukan APH oleh Tim Pemeriksa Disiplin PNS BRIN dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin," ucap Ratih.

Sidang hukuman disiplin tersebut merupakan lanjutan dari rekomendasi sidang etik ASN yang dijalani AP Hasanuddin pada 26 April 2023.

AP Hasanuddin dinilai melanggar etik karena perbuatannya melakukan pengancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah lewat sosial media.

Berselang lima hari setelah sidang etik, AP Hasanuddin ditetapkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus ancaman pembunuhan warga Muhammadiyah.

Polisi menilai AP Hasanuddin melanggar Pasal 25 a Ayat 2 jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian Pasal 45 b jo Pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Kasus ini bermula dari sebuah tangkapan layar Twitter terkait aksi mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah.

Ancaman pembunuhan itu ditulis oleh akun facebook web.facebook.com/a.p.hasanuddin milik AP Hasanuddin dalam sebuah diskusi di sosial media.

Kemudian, Pemuda Muhammadiyah dan Tim hukum PP Muhammadiyah melaporkan komentar tersebut ke Bareskrim Polri.