Salin Artikel

Diwarnai Karnaval Budaya, Besok PKS Daftarkan 580 Bacaleg DPR RI Ke KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Arfian mengungkapkan bahwa partainya bakal mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok Senin (8/5/2023).

Sebanyak 580 orang kader PKS akan didaftarkan sebagai bakal caleg ke KPU.

"Insya Allah untuk DPR RI besok kita akan daftarkan sebanyak 580 orang sesuai jumlah kursi DPR RI yang ditetapkan KPU," kata Arfian kepada Kompas.com, Minggu (7/5/2023).

Arfian mengatakan, saat melakukan pendaftaran ke KPU, partainya juga bakal mengadakan karnaval budaya.

Para pengurus teras partai dan bakal calon anggota legislatif akan ikut serta dalam karnaval budaya itu.

"Insya Allah dalam pendaftaran BCAD (bakal calon anggota dewan) kita besok ke KPU akan diiringi juga dengan Karnaval Budaya," tutur dia.

Selain itu, Arfian juga mengeklaim partainya memenuhi keterwakilan perempuan yang didaftarkan sebagai bakal caleg.

Menurutnya, PKS sudah menempatkan sebanyak 30 persen jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan (dapil) untuk perempuan.

"(Keterwakilan perempuan 30 persen) sesuai ketentuan di PKPU terbaru," kata dia.

"Ada beberapa dapil yang jumlah BCAD perempuannya melampaui 30 persen," tambahnya.

Sebelumnya, KPU RI memperkirakan bahwa pendaftaran bacaleg DPR RI baru akan ramai pekan depan.

Menurut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, hingga saat ini pihaknya belum menerima satu pun surat pemberitahuan resmi dari partai politik yang akan datang untuk menyerahkan daftar bacaleg mereka.

"Potensi penyerahan bacaleg ini dilakukan di atas tanggal 8 Mei, sepertinya. Kita tunggu saja," ujar Idham dalam acara diskusi pada Kamis (4/5/2023).

"Apabila kami sudah mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari partai politik yang akan mengajukan daftar calonnya, kami akan sampaikan ke rekan-rekan media," tambahnya.

Sebagai informasi, pendaftaran bacaleg sudah dimulai sejak Senin (1/5/2023) dan berakhir pada Minggu (14/5/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/07/12461971/diwarnai-karnaval-budaya-besok-pks-daftarkan-580-bacaleg-dpr-ri-ke-kpu

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke