Salin Artikel

Nasdem Anggap KIB Bubar Usai PPP Usung Ganjar, Ajak Golkar Gabung ke KPP

Menurutnya, koalisi yang terdiri dari tiga partai politik (parpol) itu otomatis bubar usai PPP menentukan sikap politiknya untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Diketahui, KIB diisi oleh Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Ya dari apa yang kita lihat beberapa waktu, ketika PPP secara resmi mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai Capres, artinya secara otomatis kita mengatakan bahwa koalisi KIB sudah bubar kan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/5/2023).

Oleh karena itu, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisinya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Pasalnya, menurut Ahmad Ali, pembubaran KIB membuat Partai Golkar mau tidak mau mencari koalisi baru.

"Dengan bubarnya KIB dengan bergabungnya PPP ke Mas Ganjar, kemudian Golkar mau tidak mau juga akan mencari koalisi. Makanya saya katakan, ketika Golkar ingin bergabung, dipersilakan. Silakan bergabung ke koalisi perubahan," ujarnya.

Tidak cuma Golkar, ia mempersilakan partai lain turut bergabung dengan KPP. Termasuk, Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, Ali mengingatkan agar partai-partai yang bergabung harus mengikuti ketentuan di KPP.

"Koalisi ini adalah koalisi terbuka, cuma tentunya ada beberapa hal yang memang harus mengikuti aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan," kata Ahmad Ali.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/06/21300431/nasdem-anggap-kib-bubar-usai-ppp-usung-ganjar-ajak-golkar-gabung-ke-kpp

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke