Anggota Komisi III DPR Minta Pemda Se-Kalteng Lakukan Mitigasi untuk Tanggulangi Karhutla

KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Agustiar Sabran meminta agar pemerintah daerah (pemda) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan mitigasi terhadap daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Agustiar mengatakan, melalui mitigasi tersebut, daerah-daerah rawan karhutla kemudian akan dibantu untuk menyiapkan sejumlah peralatan dan armada.

"Diharapkan bahaya karhutla di Kalteng tidak akan terjadi karena setiap daerah sudah mengantisipasi terkait hal tersebut," ujar Agustiar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/4/2023).

Selama ini, lanjut Agustiar, pemerintah provinsi (pemprov) setempat selalu berkoordinasi dengan pemda setempat untuk membahas terkait bahaya karhutla yang dapat terjadi kapan saja di setiap daerah.

Namun, koordinasi dan penyiapan anggaran penanganan karhutla saja dikatakannya tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut.

Semua pihak harus, seperti lembaga dan instansi harus bisa saling mendukung agar masalah karhutla dapat diatasi dengan baik.

"Jangan pernah sepelekan terkait bahaya karhutla karena masalah ini bisa saja terjadi. Apalagi, cuaca di Kalteng saat ini cukup panas dan mencapai angka 35 derajat Celcius. Jangan sampai kondisi akibat karhutla yang cukup parah pada 2005 terulang," katanya.

Selain instansi dan lembaga, penanganan karhutla juga diminta oleh Agustiar untuk turut melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Adapun jika ditemukan unsur kesengajaan seperti pembakaran lahan, ia ingin agar Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng tidak segan-segan dalam menindak tegas pelakunya.

“Perbuatan tersebut selain dapat mengganggu keamanan di provinsi setempat. Kalau karhutla terjadi tentu banyak yang akan dirugikan, seperti terganggunya kesehatan dan roda perekonomian masyarakat. Terparah, asap dari karhutla juga sampai ke negara tetangga, yakni Malaysia," terang Agustiar.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah menganggarkan dana penanganan karhutla dan bencana banjir sebesar Rp 100 miliar pada 2023.

Menurutnya, jika anggaran sudah tersedia, maka upaya mitigasi akan lebih efektif.

“Tak hanya itu, personel Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung sebelumnya juga sudah beberapa kali menggelar pasukan serta sarana prasarana untuk penanganan karhutla dan banjir di Kalteng. Intinya, ketika dua bencana itu terjadi, para personel yang disiagakan, siap melaksanakan tugas dan tupoksinya sesuai penanganan masalah tersebut,” jelas Sugianto.