PKS Minta Pemerintah Tidak Setengah Hati Selesaikan Masalah KKB Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta meminta TNI jangan setengah hati dalam menyelesaikan masalah kekerasan yang kerap dilakukan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Terbaru, KKB kembali berulah dengan menyerang prajurit TNI yang sedang mencari keberadaan pilot Susi Air, Philip Marks Methrtens, di mana satu prajurit gugur, sementara lima lainnya hilang.

Maka dari itu, Sukamta mendesak TNI tidak setengah-setengah dalam bertindak meski sudah menaikkan status operasi menjadi siaga tempur.

"Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh," ujar Sukamta saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/4/2023).

"Kalau mau ditingkatkan jadi siaga tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil," sambungnya.

Sukamta menjelaskan, seharusnya pemerintah bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.

Sebab, pemerintah memiliki bekal informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal.

"Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, di mana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam ketegori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggug jawab mengatasi hal ini," jelas Sukamta.

Sukamta mengatakan, dirinya kasihan dengan prajurit TNI dan anggota Polri yang terus berguguran karena ulah KKB.

Terlebih, kata dia, TNI dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP).

Lebih jauh, Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti anggaran untuk TNI melakukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya.

"Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personil, penambahan peralatan tempur, sudah ada pengkodisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu (15/4/2023). ?

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).