Salin Artikel

Wapres Sebut Ada Kampanye Negatif terhadap Sawit karena Besarnya Produksi CPO Indonesia

Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukungan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

"Produksi CPO Indonesia yang sangat besar telah memunculkan kampanye negatif yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim," kata Ma'ruf, Rabu.

Ma'ruf menuturkan, sawit juga kerap dikampanyekan merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, lahan gambut, serta menghasilkan minyak yang mengandung lemak.

Menurut Ma'ruf, pemerintah bersama pemangku kebijakan terkait termasuk pengusaha sawit mesti menyusun strategi dan melakukan kampanye positif untuk menekan isu tersebut.

"Kita harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengeklaim bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.

Ia menyebutkan, ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya mempercepat penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit.

"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun," kata Ma'ruf.

Selain itu, kata dia, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022.

Menurut Ma'ruf, hal itu menunjukkan kebun sawit punya kontribusi cukup besar dalam mengendalikan perubahan iklim.

"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," ujar Ma'ruf.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun menyebutkan bahwa kampanye negatif atas sawit tersebut dapat mengurangi pangsa pasar ekspor bila didiamkan.

Oleh sebab itu, Eddy menekankan bahwa pihak pengusaha dan pemerintah harus tetap melawan kampanye negatif tersebut.

"Kita terus melakukan upaya-upaya untuk untuk melawan itu dan memberikan pengertian kepada konsumen kita di Eropa juga mengenai sebenarnya minyak sawit seperti apa sih, itu kita tidak pernah berhenti melakukan itu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/22003281/wapres-sebut-ada-kampanye-negatif-terhadap-sawit-karena-besarnya-produksi

Terkini Lainnya

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Nasional
Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Nasional
Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasional
Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Nasional
Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Nasional
KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

Nasional
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Nasional
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke