Jokowi Dukung Percepatan Gaji Pegawai IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendukung agar gaji pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dibayarkan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe usai rapat dengan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/4/2023).

"Beliau kan sangat mendukung untuk percepatannya (pembayaran gaji)," kata Dhony.

Sebagaimana diketahui, selama berbulan-bulan para pegawai IKN belum mendapatkan gaji.

Dhony menjelaskan, saat ini aturan mengenai hak keuangan atau gaji pegawai IKN sebenarnya sudah memasuki tahap harmonisasi. Bahkan dua pekan lalu, draf aturan tersebut sudah selesai.

"Cuma waktu di DPR kan emang ada kenyataan yang disampaikan (soal gaji) yang di situ didalami. Sebetulnya harmonisasi dua minggu lalu sudah, kemudian proses paraf dari para menteri," jelasnya.

"Kita tunggu dalam waktu dekat ini (aturan berupa peraturan presiden terbit)," ungkap Bambang.

Namun, saat ditanya lebih detail, apakah sebelum Idul Fitri Perpres hak keuangan bisa terbit, Bambang belum bisa memastikan. "Waduh saya enggak bisa ngomong," tuturnya.

Meski demikian, dia mengatakan, pegawai IKN tetap akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada Lebara ini. "Insya Allah ada THR nanti," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa dirinya baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan bekerja untuk Otorita IKN.

Bahkan, para karyawan Otorita IKN belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang Hak Keuangan Eselon I.

Hal tersebut terkuak dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Otorita IKN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

Awalnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Ihsan Yunus mengonfirmasi isu kepada Bambang, apakah benar ada karyawan Otorita IKN yang tidak digaji padahal sudah lama bekerja.

Ihsan berpendapat itu adalah hal yang zalim apabila betul para karyawan tidak mendapatkan gaji.

"Saya mau confirm, apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu saya minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau Lebaran, enggak ada gajian, zalim kami, Pak. Kita zalim, Pak," ujar Ihsan.

Ihsan mengatakan, anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus yang dia sebut sebagai 'ustaz' pernah mengajarkan bahwa para pekerja harus dibayar gajinya sebelum keringat mereka kering.

Maka dari itu, kata dia, haram hukumnya apabila menunda pembayaran gaji karyawan.

Ihsan mendesak Bambang agar para karyawan Otorita IKN bisa dibayarkan gajinya.

"Jadi tolong dikonfirmasi, apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan? 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum, segera bayar. Mumpung ini lagi bulan Ramadhan, Bapak masih dapat banyak ampunan. Aamiin," ucapnya.

Bambang pun mengakui bahwa ada karyawan Otorita IKN yang belum dibayarkan gajinya selama berbulan-bulan. Sebab, mereka harus menunggu Perpres tentang hal keuangan.

"Saya ingin konfirmasi tadi, sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," jelas Bambang.

Bambang mengatakan, dirinya dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe saja baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan bekerja. Namun, Bambang memastikan persoalan ini sudah dibahas.

"Kalau boleh jujur juga saya dan Pak Dhony juga butuh waktu 11 bulan hingga kami dapat salary. Jadi ya... Ha-ha-ha. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon I ke bawah ini di Menko Polhukam, dan ini meluncur ke Presiden sekarang," katanya.

Untuk itu, Bambang memuji para karyawannya yang sangat tangguh meski belum mendapat gaji selama berbulan-bulan.

Dia menyebutkan, karyawan Otorita IKN tetap bekerja dengan semangat.

"Jadi ya demikianlah kondisinya, tapi tentu saja juga kami lakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," imbuh Bambang.