Survei Praxis: 90,80 Persen Gen Z Anggap Penegakan Hukum di Pemerintahan Pusat Belum Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Praxis menemukan bahwa 90,80 persen generasi gen Z menganggap penegakan hukum di Indonesia belum memuaskan.

Penegakan hukum menjadi satu dari tiga topik yang dianggap paling belum memuaskan bagi generasi Z.

Dua topik lainnya yang dianggap belum memuaskan secara berurutan, yakni pembangunan ekonomi sebanyak 85,06 persen, dan infrastruktur sebanyak 70,50 persen.

"Sebanyak 90 persen Gen Z bilang penegakan hukum belum memuaskan, yang betul-betul idealismenya masih tinggi," kata Direktur of Public Affairs Praxis, Sofyan Herbowo saat menjelaskan survei tersebut di Petogogan, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

Berbeda dengan gen Z yang menganggap penegakan hukum paling belum maksimal, gen Y dan gen X lebih merasa bahwa pembangunan ekonomi yang paling belum memuaskan.

Secara berurutan, tiga pelayanan yang belum memuaskan menurut gen Y, yaitu pembangunan ekonomi sebanyak 67,15 persen; penegakan hukum sebanyak 63,02 persen; dan infrastruktur sebanyak 56,61 persen.

Sementara, tiga pelayanan yang belum memuaskan menurut gen X, yaitu pembangunan ekonomi 49,30 persen; penegakan hukum 46,22 persen; dan infrastruktur 33,33 persen.

"Gen Y dan gen X, merasa pembangunan ekonomi belum memuaskan. Kenapa begitu? Orang-orang yang sudah berumur ini sudah terlebur dalam sistem, sudah mulai ada toleransi terkait kebutuhan ekonomi. Itu asumsi, ya," ucap dia.

Secara garis besar, survei dengan tajuk Persepsi dan Harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, Kualitas Pemimpin Eksekutif, Legislatif, dan Konten Media 2023 ini menemukan, ada tiga pelayanan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum memuaskan.

Tercatat di pemerintah pusat, 65,61 persen responden menganggap pembangunan ekonomi belum memuaskan, diikuti penegakan hukum sebesar 62,73 persen, dan infrastruktur dan pelayanan publik sebesar 56,62 persen.

Sementara di pemerintahan daerah, 65,06 persen responden menganggap infrastruktur dan pelayanan publik belum memuaskan, diikuti pembangunan ekonomi sebesar 62,70 persen responden, dan penegakan hukum sebesar 60,89 persen.

"Jadi ada konsistensi di tiga (topik) ini, tiga-tiganya bicara tentang pembangunan ekonomi, penegakan hukum, dan lain-lain. (Bedanya) hanya di daerah yang nomor satu (belum memuaskan) adalah infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukumnya agak di belakang. Tapi prioritasnya sama, konsisten," jelas dia.

Sebagai informasi, survei ini melibatkan 1.102 jumlah responden di 12 provinsi, dengan rincian 32,40 persen adalah responden gen Z, 54,90 persen responden gen Y, dan 12,70 persen responden gen X.

Kedua belas provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Lampung.

Periode survei adalah 13-18 Maret 2023, dengan menggunakan metode sampling proporsional multi stage random sampling, dan margin of error kurang lebih 2,5 persen.

Adapun rincian umur untuk tiga generasi itu yakni, gen Z: 16-25 tahun, gen Y: 26-39 tahun, dan gen X: 40-45 tahun.