Salin Artikel

Komisi V DPR Minta STMKG Tingkatkan Kompetensi Lulusannya

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ridwan Bae mengatakan, saat ini pegawai atau tenaga ahli yang menguasai ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika masih sangat terbatas.

"Masih kurangnya deteksi dini terhadap bencana alam seperti gempa bumi menjadi permasalahan penting. Meski saat ini kita dapat dengan segera mengetahui lokasi titik gempa, tetapi kepastian waktu akan terjadinya gempa masih belum bisa didapatkan," tutur Ridwan, dikutip dari dpr.go.id, Kamis (6/4/2023).

Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V ke Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), Tangerang, Banten, Kamis.

Politisi dari fraksi Partai Golkar itu mengapresiasi STMKG yang sangat dibutuhkan Indonesia. Ia juga mengaku senang dengan adanya pembangunan gedung baru STMKG di daerah Kota Tangerang.

"STMKG dibangun untuk mendidik para mahasiswa atau taruna agar dapat menangani permasalahan yang ada. Semoga nanti akan ada banyak tenaga ahli yang bisa mendeteksi data terkait bencana alam sejak dini, agar bisa meminimalisasi jatuhnya korban," papar Ridwan.

Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) itu memberikan pujian kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyerap 100 persen lulusan STMKG.

Alumni STMKG, sebutnya, berhasil menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan ditempatkan di BMKG di seluruh Indonesia.

"Saya berharap setiap tahunnya dapat ditingkatkan kualitas kurikulum di sekolah STMKG ini agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di BMKG setiap tahunnya," ujar Ridwan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/06/18570481/komisi-v-dpr-minta-stmkg-tingkatkan-kompetensi-lulusannya

Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke