Salin Artikel

Seputar Rusun Tunawisma di Cipayung, Harga Sewa Rp 10.000 dan Tak Boleh Dihuni Sembarang Orang

Peresmian dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, didampingi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Risma mengungkapkan, rusun ini adalah rusun kedua hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan Kementerian PUPR yang baru diresmikan.

"Ini rusun kedua yang kami siapkan untuk para penerima manfaat yang membutuhkan bantuan. Kami dibantu oleh Kementerian PUPR untuk menyiapkan rumah ini," ujar Risma di lokasi, Jumat.

Adapun rusun pertama yang diresmikan lebih dulu adalah Rusun Sentra Timur Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi.

Fasilitas Rusun Sentra Mulyajaya

Rusun Sentra Mulyajaya berlokasi di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung.

Rusun ini dibangun di atas lahan seluas lebih kurang 21.843 meter persegi.

Secara bangunan, Rusun Sentra Mulyajaya memiliki luas 8.367 meter persegi ini. Rusun ini memiliki lima lantai yang terdiri dari 93 unit.

Sebanyak 91 unit merupakan unit standar, sementara dua unit lainnya khusus untuk penyandang disabilitas.

Seluruh unit merupakan tipe 24 meter persegi yang telah dilengkapi beberapa perabot, yakni tempat tidur, lemari pakaian, kompor, gas 3 kilogram, kloset duduk, peralatan makan, serta kursi dan meja makan.

Bangunan dikhususkan untuk masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Kalangan yang bisa menghuni rusun dengan harga sewa Rp 10.000 itu meliputi tunawisma, pengemis, pemulung, gelandangan, dan sebagainya.

Para calon penghuni sudah diseleksi dengan ketat untuk memastikan mereka benar-benar orang yang berhak mendapatkan bantuan.

"Kami menelusuri semua. Jadi ini bukan tiba-tiba ketemu (PPKS) langsung dibawa ke sini," ucap Risma.

Dia melanjutkan, penelusuran dilakukan selama empat hingga lima bulan.

Selama penelusuran berlangsung, terkadang orang-orang yang hendak diajak tinggal di rusun akhirnya memutuskan untuk tidak ingin bermukim di rusun.

"Tapi mungkin karena mereka belum tahu kondisinya seperti apa. Nanti kalau ada teman-temannya mungkin mereka mau," ucap Risma.

Risma menambahkan, PPKS yang ingin tinggal di Rusun Sentra Mulyajaya, juga bisa langsung datang dan mengajukan diri.

Akan tetapi, penelusuran tetap dilakukan untuk memastikan bahwa mereka orang yang tepat untuk menghuni rusun tersebut.

Tidak hanya pindah tempat tinggal

Para calon penghuni Rusun Sentra Mulyajaya tidak hanya sekadar pindah tempat tinggal. Mereka juga beralih pekerjaan.

"Yang kami berikan di sini, mereka bukan sekadar pindah, tetapi dialihkan pekerjaannya. Kalau bisa (bekerja) yang lain, kami alihkan," kata Risma.

Menurut Risma, sebagian besar calon penghuni rusun yang baru diresmikan pada Jumat itu ingin berjualan makanan.

Untuk itu, Kemensos juga memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan untuk mencoba peruntungan itu.

Ada pula calon penghuni lainnya yang ingin membuka usaha tambal ban.

"Saat mereka sudah mampu (hidup mandiri), mereka harus serahkan (unit). Ada survei rutin untuk mengontrol kondisi para penghuni," tutur Risma.

Dilarang dipindahkan kepemilikan

Risma menegaskan bahwa unit yang disewa tidak boleh dipindahkan kepemilikannya.

"Kalau tiba-tiba ada pindah tangan, karena ini (harga sewa unit) murah sekali, maka keduanya akan kami minta pergi. Penghuni lama dan baru tidak dikasih hak lagi (untuk tinggal di rusun)," ujar dia.

Mensos Risma juga menuturkan, ada syarat jika unit hendak diwariskan ke anak yang bersangkutan.

"Kalau diserahkan ke anak, harus ada berita acara yang menyatakan kalau dia memang anaknya," ucap dia.

Namun, pihak rusun juga tidak akan serta merta menyerahkan unit ke anak, meski yang bersangkutan telah meninggal.

Sebab, kata Risma, unit rusun tidak dimaksudkan untuk disewakan secara turun temurun.

"Nanti akan melalui assesment monitoring. Dan lagi, pastinya, ini bukan (unit) turunan," kata Risma.

Terkait periode tinggal di rusun, Risma mengatakan, tidak ada batasannya.

Namun, sama seperti peralihan dari penyewa yang sebenarnya ke anak, tetap akan ada evaluasi berkala.

"Nanti dievaluasi. Ada monitoring rutin. Kalau mereka (para penghuni) sudah mampu (hidup mandiri), mereka keluar," ujar Risma.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/02/09400631/seputar-rusun-tunawisma-di-cipayung-harga-sewa-rp-10000-dan-tak-boleh-dihuni

Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke