Dirut Pertamina Sampaikan Depo Plumpang Tak Bisa Dipindah Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan bahwa Depo Pertamina atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang tak mungkin dipindahkan secara instan atau secara langsung hari ini.

Keberadaan depo tersebut sangat penting untuk memasok kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) skala nasional.

"Kita tidak mungkin menutup atau memindahkan hari ini, Plumpang. Karena Plumpang ini merupakan, kalau dilihat dari coverage-nya itu 15 persen dari stok nasional yang menyuplai tadi, 19 kota/kabupaten untuk BBM dan 22 kota/abupaten untuk LPG," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Kamis (16/3/2023).

Justru, kata dia, akan terjadi masalah besar bila depo tersebut ditutup atau dipindahkan. Terutama, terkait kepastian pasokan BBM dan LPG ke masyarakat.

Kendati demikian, Pertamina diakuinya sudah berencana membangun terminal tambahan sejak tiga tahun lalu.

"Itu sudah merencanakan untuk membangun terminal tambahan yang kita sebut multiple purpose, (lokasi) terminal di Kalibaru," imbuh dia.

Nicke menambahkan, perencanaan pembangunan terminal itu juga berkoordinasi dengan PT Pelindo.

Menurutnya, terdapat 32 hektare lahan yang akan digunakan untuk membangun terminal di Kalibaru itu.

"(Itu) yang kita rencanakan untuk membangun green multipurpose terminal ini," tutup Nicke.

Sebelumnya, permukiman warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang dilanda kebakaran pada Jumat lalu, kini jadi sorotan.

Jarak antara permukiman warga dan Depo Pertamina Plumpang itu terlalu dekat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menyebutkan, permukiman di wilayah itu berbahaya dan mengancam keselamatan warga.

Ia pun menuturkan, warga tak bisa terus tinggal di dekat depo Pertamina sehingga harus segera ada solusi.

Solusi tersebut, kata Jokowi, bisa berupa merelokasi warga setempat atau memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke daratan hasil reklamasi.

"Harus ada solusinya. Bisa saja (Depo Pertamina) Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser," tutur Jokowi saat berkunjung ke RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Jokowi menyatakan telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi atas persoalan di Plumpang.