Banding Putusan Penundaan Pemilu, KPU Diingatkan Jangan sampai "Masuk Angin"

Dalam putusan itu, PN Jakpus memerintahkan KPU agar menunda tahapan Pemilu 2024.

"Satu-satunya jalan adalah banding KPU, memori banding harus kuat. KPU jangan masuk angin," ujar Taufik Basari dalam diskusi di Gedung DPR, Rabu (8/3/2023).

Anggota Komisi III DPR ini kemudian mengatakan, memori banding yang disusun KPU tidak boleh lemah.

Sebab, jika memori banding lemah, bisa saja Pengadilan Tinggi (PT) menguatkan putusan PN Jakpus. Akibatnya, tahapan Pemilu 2024 harus ditunda.

"Jangan sampai memori banding lemah yang akhirnya putusan PT-nya membenarkan putusan PN (Jakpus)," katanya.

Sementara itu, Taufik menilai putusan PN Jakpus terhadap gugatan Prima tidak didasari oleh landasan hukum yang masuk akal untuk menunda pemilu.

Menurutnya, akan lebih masuk akal apabila PN Jakpus mengabulkan sebagian gugatan, bukan seluruhnya.

"Meminta KPU untuk menyusun ulang agenda agar memberikan kesempatan bagi partai yang dirugikan untuk mempertahankan haknya, itu masuk akal. Tapi, ketika kemudian itu mengulang dari awal, sejak perencanaan sampai pelantikan, itu yang tidak masuk akal," ujar Taufik.

"Ketika putusan, baik itu amar maupun pertimbangan-pertimbangan hukumnya itu tidak masuk akal, tentu cukup wajar menurut saya ketika banyak pertanyaan-pertanyaan, 'ada apa ini?'" imbuhnya.

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu hingga Juli 2025.

"Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," bunyi diktum pertama amar putusan tersebut.

Putusan PN Jakpus itu memerintahkan KPU menghentikan tahapan pemilu terhitung sejak putusan dibacakan pada hari ini, Kamis 2 Maret 2023 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari.

Sedianya, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak pertengahan Juni tahun 2022.

Sementara pemungutan suara dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024.

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan.

Atas putusan tersebut, KPU RI telah menyatakan bakal mengajukan banding.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik mengatakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengatur kemungkinan pemilu lanjutan dan pemilu susulan.