Terjadi 3.544 Bencana Tahun 2022, Wapres: Tuntut Hadirnya Sistem Ketahanan Menyeluruh

Menurutnya, kerangka ini perlu didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah; kemitraan dengan berbagai unsur, termasuk kolaborasi dengan komunitas internasional, dan partisipasi masyarakat; penguatan sistem data; pemanfaatan teknologi; serta keragaman skema pembiayaan.

Adapun jumlah bencana sepanjang tahun 2022 mencapai 3.544, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor.

Keseluruhan bencana tersebut telah mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan orang luka-luka, serta jutaan orang mengungsi.

Bencana juga merusak puluhan ribu rumah, serta menghancurkan fasilitas umum, baik fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun peribadatan.

"Dampak dan kerugian akibat bencana yang kita alami, semakin menuntut adanya kerangka sistem ketahanan bencana yang menyeluruh," kata Ma'ruf Amin dalam Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Ma'ruf Amin mengungkapkan, Indonesia memiliki visi untuk tangguh terhadap bencana.

Visi itu tecermin dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 yang dijadikan sebagai pedoman penanggulangan bencana.

Sesuai visi RIPB, mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama.

"Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien, demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja serta raihan prestasi Indonesia selama ini," ujar Ma'ruf.

Pertama, penguatan mitigasi bencana dan praktik-praktik penanggulangan bencana harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.

Untuk itu, ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural.

Kedua, perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan, sehingga terjadi kolaborasi pembiayaan bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.

"Lalu, ketiga, semua unsur terkait agar terus menjaga komitmen penanggulangan bencana," kata Ma'ruf Amin.

"Mitigasi hulu ke hilir harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat kejadian bencana," ujarnya lagi.