Salin Artikel

Mahfud MD: Pemerintah Persiapkan Pemilu 2024 Bersungguh-sungguh, Tak Ada Penundaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan terselenggara.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode.

“Saya ingin memastikan kepada kita bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi, lima tahun sekali, tidak ada perpanjangan (jabatan presiden), tidak ada penundaan,” ujar Mahfud dalam acara “Cangkrukan Menko Polhukam” yang disiarkan dalam YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (28/2/2023).

Sejauh ini, lanjut Mahfud, seluruh instrumen sedang dipersiapkan untuk menggelar pemilu.

Mahfud pun menyatakan bahwa dirinya menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab agar pemilu digelar pada 2024.

“Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud juga mengatakan bahwa Pemilu 2024 harus tetap jalan. Hal itu ia tegaskan saat menggelar dialog dengan sejumlah tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

“Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan,” kata Mahfud dalam siaran pers Kemenko Polhukam.

Dalam tahapan Pemilu 2024, merujuk lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye akan berlangsung mulai 13 November 2023 hingga 10 Februari 2023.

Setelah masa kampanye selama kurang lebih 75 hari, hari pemungutan atau pencoblosan baru akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/28/13544241/mahfud-md-pemerintah-persiapkan-pemilu-2024-bersungguh-sungguh-tak-ada

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke