Salin Artikel

PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik: Presiden atau Tukang Tambal Ban, Semua Tunduk Hukum

Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan, semua warga setara di hadapan hukum, baik berstatus presiden maupun tukang tambal ban.

Hal tersebut disampaikan Segaf dalam sambutannya di acara Apel Siaga PKS 2023 di Stadion Madya GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2023).

Awalnya, Segaf mengatakan, Indonesia telah membuktikan tidak terpecah belah karena suku, agama, dan status sosial.

"Hari ini kita telah membuktikan bahwa keragaman suku, agama, dan status sosial bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Bahkan, kemajuan itu sebagai modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa," ujar Segaf.

Kemudian, Segaf menyinggung perihal kriminalisasi dengan alasan politik.

Ia menekankan bahwa semua warga harus tunduk dan patuh terhadap hukum, tanpa memandang jabatan.

"Menolak kriminalisasi dengan alasan politik. Karena penegakan hukum dilakukan untuk menunjukkan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden atau tukang tambal ban, baik pengemudi ojol atau konglomerat, baik jenderal, kopral, atau bharada, semua harus tunduk," katanya.

Oleh karena itu, Segaf berharap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bisa bekerja secara profesional.

Ia lantas mengingatkan, jika ada suara rakyat yang diselewengkan, maka pasti diketahui Tuhan.

"Takut lah kepada Allah SWT yang maha melihat, suara rakyat yang diselewengkan akan merusak tatanan bangsa dan negara," ujar Segaf.

Sementara itu, kata Segaf, PKS juga menolak praktik politik uang di Pemilu 2024.

Menurutnya, politik uang seharusnya diganti dengan model politik lain demi kepentingan masyarakat Indonesia.

"Untuk itu, kita tegaskan bahwa PKS menolak politik uang dan menggantinya menjadi politik pelayanan, pemberdayaan, untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Segaf.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/26/12511791/pks-tolak-kriminalisasi-dengan-alasan-politik-presiden-atau-tukang-tambal

Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke