Menteri PPPA Pimpin Delegasi RI Hadiri Sidang CSW Ke-67 di Markas PBB

Bintang akan memimpin delegasi Indonesia pada minggu pertama tanggal 6-10 Maret 2023. Adapun sidang tersebut diselenggarakan pada tanggal 6-17 Maret 2023.

"Saya akan memimpin delegasi Indonesia pada minggu pertama, tanggal 6-10 Maret 2023 bersama anggota lainnya yang terdiri dari pejabat internal KemenPPPA, kementerian lembaga, perwakilan institusi ham nasional, serta perwakilan BUMN," kata Bintang di Jakarta, Kamis (23/3/2023).

Bintang mengungkapkan, CSW akan dilaksanakan dalam beberapa format kegiatan, diantaranya segmen pembukaan, general discussion, ministerial roundtable, dialog interaktif, dan expert panel, serta side event.

Nantinya, CSW ke-67 akan menghasilkan dokumen keluaran (outcome) berupa kesimpulan yang disetujui atas tema prioritas yang diusung pada CSW tahun 2023.

Tema prioritas yang diangkat tahun ini yaitu 'Inovasi dan Perubahan Teknologi serta Pendidikan di Era Digital untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan'.

"Sebagai ketua delegasi RI, saya akan membacakan national statement (pernyataan nasional) terkait tema prioritas yang diangkat tahun ini," tuturnya.

Selain menjadi pemimpin delegasi, Bintang juga akan berpartisipasi pada sesi ministerial roundtable dalam tema 'Praktik Baik dalam Mengatasi Halangan pada Pembagian Gender dalam Dunia Digital dan Mempromosikan Pendidikan di Era Digital untuk Mencapai Kesetaraan Gender'.

Pun berpartisipasi pada sesi dialog interaktif yang bertema 'Tantangan dan Kesempatan dalam Meraih Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan di Daerah Pedesaan'.

"Delegasi Indonesia akan menyampaikan intervensi mengenai praktik baik yang sudah dilakukan pada tingkat pedesaan khususnya melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)," ucap Bintang.

Sedangkan untuk minggu kedua, delegasi Indonesia akan fokus pada pembahasan outcome dukungan CSW ke-67. Rencananya, akan dilakukan konsultasi secara terus-menerus selama pelaksanaan sidang.

"Delegasi Indonesia yang saya pimpin diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menyuarakan suara perempuan dan anak perempuan Indonesia di depan negara-negara anggota PBB," ujar Bintang.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib menambahkan, Kemenlu akan mendukung kegiatan tersebut, mulai dari persiapan, menyusun statement, memastikan delegasi, hingga negoisasi.

"Kita memastikan semua (isu-isu perempuan) itu kalau bisa kita sampaikan. Kalau masuk ke dalam negoisasi, kita pastikan bisa dinegosiasikan dan kepentingan kita tecermin dalam konklusi akhir," sebut Achsanul.