Salin Artikel

Menlu Ungkap WNI Meninggal akibat Gempa Turkiye Bertambah Jadi 4 Orang

"(WNI meninggal) Empat. Jadi ibu-anak (yang sebelumnya dua orang). Lalu yang baru-baru ini yang beberapa hari lalu ditemukan ada dua orang. Jadi sekarang total WNI yang meninggal dunia akibat gempa ada empat," jelas Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Retno menjelaskan, semua jasad WNI tersebut sedang diurus oleh KBRI di Ankara. Pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan pihak keluarga.

"(Pemerintah) Menyampaikan dukacita, menyampaikan kondisinya seperti apa. Terus kemudian wish-nya keluarga akan seperti apa, itu akan kita tangani," katanya.

Sementara itu, Retno melanjutkan, menurut rencana, Pemerintah Indonesia akan kembali mengirimkan bantuan untuk korban gempa Turkiye dan Suriah pada Selasa (21/2/2023). Namun, kata Retno belum dapat merinci bantuan apa sana yang akan dikirimkan.

"Rencananya besok akan ada keberangkatan bantuan lagi baik ke Turkiye dan Suriah. Mengenai detailnya harus kita cek karena yang terakhir jenisnya apa dan sebagainya itu harus kita cek," ungkapnya.

"Tapi intinya bahwa besok akan ada keberangkatan bantuan lagi baik ke Turkiye maupun Suriah," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, gempa yang mengguncang Turkiye pada 6 Februari 2023 memakan banyak korban.

Berdasarkan data terbaru hingga Selasa (14/2/2023), jumlah korban meninggal yang ditemukan mencapai 40.000 orang.

Dikutip dari Al Jazeera, jumlah korban gempa ini berasal dari Turkiye dan Suriah.

Jumlah tersebut terdiri dari 35.418 korban tewas dari Turkiye dan lebih dari 5.800 orang tewas dari Suriah.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan, gempa ini adalah bencana alam terburuk dalam satu abad terakhir di wilayah Eropa.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/20/10493821/menlu-ungkap-wni-meninggal-akibat-gempa-turkiye-bertambah-jadi-4-orang

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke