Survei Litbang "Kompas": Ada 7 Indikator Kepuasan Publik terhadap Pemerintah di Bawah 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat menjadi 69,3 persen.

Akan tetapi, survei ini juga menangkap bahwa ada 7 dari 20 indikator yang disurvei yang tingkat kepuasannya masih di bawah 50 persen.

Dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (20/2/2023), di sektor penegakan hukum, ada tiga indikator yang kepuasannya di bawah 50 persen, yakni memberantas suap dan jual beli kasus (37,9 persen), memberantas korupsi, koalisi dan nepotisme (48 persen), dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga (49,3 persen).

Lalu, di sektor bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdapat indikator yang berada di bawah 50 persen. Indikator itu meliputi memberdayakan petani dan nelayan (46,8 persen), menyediakan lapangan pekerjaan (42,8 persen), mengendalikan harga barang dan jasa (38,2 persen), serta mengatasi kemiskinan (49,5 persen).

Kendati masih di bawah 50 persen, tingkat kepuasan pada indikator-indikator tersebut terhitung meningkat bila dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Oktober 2022.

Sementara, hanya indikator-indikator di bidang politik dan keamanan, seluruh tingkat kepuasannya berada di atas 50 persen.

Adapun secara umum sektor-sektor yang disurvei dalam jajak pendapat ini tingkat kepuasannya semua berada di atas 50 persen, yakni politik dan keamanan (79,2 persen), kesejahteraan sosial (77,3 persen), penegakan hukum (55,1 persen), dan perekonomian (53,5 persen).

Berikut ini tingkat kepuasan dari masing-masing indikator yang diseurvei dalam jajak pendapat ini.

Bidang Politik dan Keamanan

- Membangun sikap menghargai perbedaan: 76,9 persen
- Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan: 60,7 persen
- Menangani konflik antarkelompok, gerakan separatis, dan sebagainya: 55,1 persen
- Menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejatan di dalam dan luar negeri: 62,5 persen
- Menjamin warga bebas berpendapat: 71,1 persen

Bidang Penegakan Hukum

- Menuntaskan kasus hukum: 55,2 persen
- Memberantas suap dan jual beli kasus hukum: 37,9 persen
- Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM: 51,1 persen
- Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga: 49,3 persen
- Memberantas KKN: 48 persen

Bidang Kesejahteraan Sosial

- Mengatasi kemiskinan: 49,5 persen
- Meningkatkan kualitas pendidikan: 76 persen
- Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat: 80,1 persen
- Mengembangkan budaya gotong royong: 76 persen
- Memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat: 62,7 persen

Bidang Perekonomian

- Memeratakan pembangunan antarwilayah: 65,4 persen
- Memenuhi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri: 52,3 persen
- Memberdayakan petani dan nelayan: 46,8 persen
- Menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran: 42,6 persen
- Mengendalikan harga barang dan jasa: 38,2 persen

Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023, dan melibatkan 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat.

Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.