Ketua MPR Sebut Kriteria Terpenting Capres adalah Teruskan Program Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut, kriteria yang paling penting dari seorang calon presiden (capres) adalah berkomitmen meneruskan program kerja Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat dimintai tanggapan terkait delapan kriteria capres yang ditetapkan Adian Napitupulu dan koleganya di Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98).

“Bagi saya sebagai pimpinan MPR, kita yang paling penting adalah figur sosok yang mampu kemudian berkomitmen untuk meneruskan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin,” kata Bamsoet saat ditemui awak media di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023).

Bamsoet mengingatkan, pihaknya tidak membolehkan satu sen pun uang yang telah digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pemerintahan, namun tidak dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.

Jika presiden selanjutnya tidak mau meneruskan, kata Bamsoet, maka proyek-proyek pemerintah bisa mangkrak.

“Program tersebut yang seharusnya diperuntukan bagi rakyat, sebesar-besarnya untuk rakyat menjadi mubazir atau mangkrak,” ujarnya.

Bamsoet menyatakan, pihaknya bertugas mengunci program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini agar tidak disimpangkan presiden selanjutnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, saat ini pihaknya di MPR sedang mengupayakan terwujudnya kembali pokok-pokok haluan negara, termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tugas saya di MPR adalah sedang memperjuangkan hadirnya kembali pokok-pokok haluan negara, itul ah barangkali yang bakal mengunci penyimpangan pembangunan,” tuturnya.

Sebelumnya, Adian dan sejumlah aktivis 98 lainnya meresmikan Graha Pena 98. Mereka juga menetapkan delapan kriteria capres yang akan diusung pada 98.

Kriteria tersebut antara lain, menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan.

Kemudian, yang kedua adalah tidak memiliki rekam jejak dalam penggunaan politik identitas, ketiga bukan bagian rezim Orde Baru, serta keempat tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

Selanjutnya, kelima tidak terlibat kasus korupsi, keenam melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo, ketujuh berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi hingga mewujudkan reforma agraria, dan terakhir berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan.