Salin Artikel

PDI-P Tutup Pintu dengan Bakal Koalisi Perubahan, Nasdem: "No Problem"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie tak ambil pusing dengan sikap PDI-P yang menutup pintu kerja sama dengan Koalisi Perubahan.

Ia menuturkan setiap partai politik (parpol) memiliki kemandirian untuk bersikap.

“Enggak apa-apa. No problem. Setiap warga negara punya hak memilih, dan dipilih. Begitu juga partai punya hak bergabung atau tidak dengan partai apa,” ujar Effendi pada Kompas.com, Jumat (17/2/2023).

Menurutnya, parpol sebaiknya memberikan narasi positif dalam dinamika politik jelang Pemilu 2024. Ketimbang, banyak menyampaikan narasi yang menunjukan perpecahan.

“Menawarkan solusi-solusi untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Bukan mengumbar caci maki, dan fitnah,” ucap dia.

Effendi mengungkapkan saat ini Nasdem ingin fokus bekerja untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Nasdem dan capresnya akan terus berpikir, bernarasi, dan bertindak yang baik, dan elegan untuk edukasi publik, dan menampilkan tingkat peradaban yang standar,” sebut dia.

Sebelumnya, politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengungkapkan pihaknya enggan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.

Sebab ia mengklaim parpol koalisi pemerintah, dan Presiden Joko Widodo telah mewujudkan perubahan yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan.

“PDI-P bersama dengan teman-teman dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi ini sudah melakukan langkah perubahan, jadi dalam fase pertama 2014, 2016, dan sekarang 2019 ke 2024,” tutur Masinton dalam diskusi Koordinat Wartawan Parlemen (KWP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

“Ini memang berjalan di rel perubahan. Banyak hal yang kita tadinya di republik ini kita tidak lihat, dan tidak kita rasakan, kali ini kita rasakan, pembangunan,” ucap dia.

Bakal koalisi tersebut tengah dijajaki oleh Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun pimpinan ketiga parpol itu belum menandatangani nota kesepakatan, dan mendeklarasikan secara resmi koalisi tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/17262381/pdi-p-tutup-pintu-dengan-bakal-koalisi-perubahan-nasdem-no-problem

Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke