Indonesia Utang Lagi ke China untuk Kereta Cepat, Jokowi: Kita Harus Pro Transportasi Massal

Hal ini disampaikan Jokowi merespons langkah pemerintah yang kembali mengajukan utang untuk menambal bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Kita ini harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi, meskipun ini di IIMS (Indonesia International Motor Show), pro pada transportasi massal," kata Jokowi setelah membuka IIMS, Kamis (16/2/2023).

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, pembangunan proyek transportasi massal, seperti mass rapid transit, light rail transit, dan kereta cepat, merupakan sebuah keharusan.

"MRT, LRT, kereta api, kereta api cepat menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar untuk agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada mobil pribadi," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Indonesia membutuhkan 550 juta dollar AS yang setara dengan Rp 8,3 triliun (kurs Rp 15.000 per dollar AS) untuk menambal pembengkakan biaya KCJB.

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, dana tersebut dibutuhkan untuk menambal pembengkakan biaya KCJB sebesar Rp 18,2 triliun.

“Nanti porsi yang kita butuhkan sekitar 550 juta dollar AS, pinjamannya sedang kita ajukan ke China Development Bank (CDB)," kata Tiko saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).

Tiko mengatakan, saat ini pembicaraan mengenai kebutuhan anggaran pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah diajukan dan sedang dalam proses negosiasi dan diskusi.

Terkait dana tersebut, Tiko mengatakan, Kementerian BUMN akan membentuk struktur final dan harganya.

“Harusnya dalam dua minggu ke depan kita akan punya struktur final dan harganya, itu ke KAI nanti loan-nya (pinjaman) dan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC,” lanjut Tiko.

Sementara itu, 25 persen dari total biaya yang bengkak berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.

"Porsi ekuitas 25 persen itu memang (dari) PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid-19, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tegas Tiko.