KPU: Coklit Luar Negeri Bisa Virtual, Pemilih Diminta Pilih 1 dari 3 Metode Pemberian Suara

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, komisioner yang juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

"Ada 128 negara perwakilan bahkan ada 1 negara perwakilan meliputi 10 negara, jadi mereka punya beberapa cara. Bisa datang ke rumah, bisa melalui kanal pertemuan tatap muka atau melalui medsos," ungkap Betty ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (13/2/2023).

Sebelumnya, KPU RI telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) mancanegara dari Kementerian Luar Negeri pada 14 Desember 2022.

Dalam DP4 luar negeri yang diserahkan Kementerian Luar Negeri, jumlah penduduk potensial pemilih di mancanegara sebanyak 1.806.714 jiwa.

Betty mengatakan, dalam proses coklit di mancanegara, petugas pantarlih (pemutakhiran data pemilih) luar negeri tidak hanya mencocokkan data dengan keadaan di lapangan.

Para pemilih juga akan ditanya pilihannya untuk memberi suara. Sebagai informasi, KPU menyediakan 3 metode pemungutan suara di luar negeri, yakni mendatangi TPS, menggunakan pos, atau kotak suara keliling.

"Terhadap pemilih, selama memenuhi syarat, akan didaftarkan sebagai pemilih lalu akan ditanya pertanyaan tambahan, akan menggunakan hak pilih di mana: TPS, kotak suara keliling, atau pos," jelas Betty.

Sementara itu, proses coklit di dalam negeri ditandai dengan apel serentak di seluruh kelurahan/desa di Indonesia pada Minggu (12/2/2023).

Proses coklit bakal berlangsung hingga 14 Maret 2023.

Setiap petugas pantarlih bertanggung jawab atas daftar pemilih per 1 TPS. Total, ujar Betty, ada lebih dari 800.000 TPS di Indonesia untuk Pemilu 2024.

Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri.

Eks Ketua KPU DKI Jakarta itu menambahkan, proses coklit harus dilakukan dari rumah ke rumah. Jika orang yang dicoklit betul-betul berhalangan untuk ditemui karena suatu alasan, maka coklit bisa dilakukan via video call.

Petugas pantarlih juga disebut bakal berkoordinasi dengan seluruh ketua RT/RW sebelum melakukan coklit dari rumah ke rumah.

Koordinasi dengan tingkatan yang lebih tinggi juga diklaim bakal dilakukan sebelum petugas pantarlih menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat.