Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Responden Setuju Presiden Tak Tunjukkan Pilihan Politiknya di Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas memetakan pendapat responden soal sikap presiden terkait pilihan politiknya untuk Pemilu 2024.

Survei membagi tiga kelompok responden, yakni responden secara keseluruhan, responden pemilih Presiden Joko Widodo, dan responden pemilih Prabowo Subianto.

Hasilnya, mayoritas responden di tiga kelompok setuju jika presiden tidak menunjukkan pilihan politiknya pada pemilu mendatang.

Pada kelompok pertama dengan total 502 responden, 76,5 persen di antaranya setuju jika presiden netral. Hanya 21,8 persen yang setuju presiden menunjukkan pilihan politiknya.

Sementara, pada kelompok kedua yakni responden pemilih Jokowi, 73,2 persen setuju presiden bersikap netral pada pemilu.

Sementara, 24,4 persen responden pemilih Jokowi lebih ingin kepala negara menunjukkan pilihan politiknya.

Lalu, pada responden kelompok ketiga yaitu pemilih Prabowo, 79,7 persen setuju jika presiden tak menunjukkan pilihan politiknya.

Hanya 19,5 persen responden pemilih Prabowo yang setuju presiden berpihak atau tidak netral.

Hasilnya, terdapat keraguan pada responden kelompok pertama. Dari total 502 responden, sebanyak 48,4 persen di antaranya yakin dukungan presiden akan memengaruhi sikap loyalis atau pendukung Jokowi.

Sementara, responden yang tidak yakin jumlahnya tak terpaut jauh yakni 47,1 persen.

Lalu, pada responden kelompok kedua khusus pemilih Jokowi, sebanyak 59,2 persen yakin dukungan presiden akan diikuti sepenuhnya oleh loyalis atau pendukungnya. Sisanya, 36,6 persen responden tidak yakin.

Sementara, pada responden kelompok ketiga khusus pemilih Prabowo, hanya 34,6 persen yang yakin pernyataan presiden akan memengaruhi dukungan loyalis atau pendukungnya, dan 59,8 persen responden merasa tidak yakin.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada 6-8 Desember 2022. Total 502 responden dari 34 provinsi diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, margin of error atau nirpenculikan penelitian sebesar 4,37 persen.

Adapun selama setahun terakhir, Presiden Jokowi beberapa kali mengisyaratkan dukungan politiknya untuk Pemilu 2024.

Sinyal dukungan Jokowi pernah ditunjukkan ke beberapa nama yang disinyalir bakal maju sebagai capres seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Prabowo awal November 2022 lalu, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan dua kali pemilu presiden. Dia menduga, pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

"Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang. Kemudian, ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian, dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf, Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (7/11/2022).

"Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo," lanjutnya.

Mei 2022 lalu, santer diisukan Jokowi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ini bermula dari pernyataan Jokowi dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V Relawan Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Ketua Dewan Pembina Projo itu bilang, jangan terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah rakernas.

"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan Jokowi ini pun diduga berupa kode dukungan ke Ganjar untuk melangkah ke panggung Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/06100021/survei-litbang-kompas---mayoritas-responden-setuju-presiden-tak-tunjukkan

Terkini Lainnya

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke