Jaksa Sebut Agus Nurpatria Lupa Norma Hukum Saat Ikuti Perintah Hendra Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Agus Nurpatria, melupakan norma hukum, moral, dan kesopanan saat menjalankan perintah mantan atasannya di Polri, Hendra Kurniawan.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum Syahnan Tanjung saat membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan Agus, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Dalam kasus itu, kata jaksa, Agus dan Hendra yang berdinas di Biro Pengamanan Internal (Biro Paminal) Divisi Propam Polri tidak berfungsi sebagai penyidik reserse kriminal (reskrim), dan tidak berwenang menyidik dugaan tindak pidana.

Agus didakwa terlibat dalam perintangan penyidikan karena meneruskan perintah dari Hendra kepada anak buahnya untuk mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Menurut Jaksa Syahnan, Agus dan kuasa hukumnya dalam nota pembelaan (pleidoi) fokus dengan argumen perbuatan pidana itu terjadi karena "perintah yang sah” dan “keadaan memaksa”.

Selain itu, kata jaksa, Agus dan kuasa hukumnya juga beralasan sebagai anggota Polri wajib patuh terhadap perintah.

"Namun terdakwa dan penasihat hukum lupa akan penggalan kalimat lanjutannya yaitu : 'Perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral dan kesopanan'," ujar Jaksa Syahnan.

"Dengan demikian Polri juga harus tunduk terhadap hukum, apalagi Polri adalah
penegak hukum, sehingga seharusnya anggota Polri lebih peka dan lebih mengetahui mana tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum," ujar Jaksa Syahnan.

Dalam replik itu, JPU tetap meminta supaya majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara serta denda Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan sesuai surat tuntutan kepada Agus.

Dalam kasus ini, Agus dinilai melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.