MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menilai tak masalah ijtima ulama yang diselenggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) digunakan untuk kepentingan politik praktis.

Hal itu ia sampaikan di sela acara Ijtima Ulama Jakarta yang menghadirkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Kamis (2/2/2023).

"Politik praktis enggak jelek ya. Kan kita enggak bisa menghindari politik, kita menentukan gubernur pakai politik, menentukan presiden pakai politik," kata Cholil.

"Yang tidak boleh adalah menjadikan isu agama untuk memukul agama lain, untuk mukul ras lain," sambungnya.

Menurutnya, tak ada masalah jika ijtima ulama menelurkan hasil yang dapat digunakan sebagai "spirit bersama-sama membangun bangsa" karena mencerminkan sila pertama Pancasila.

"Jadi kalau dipolitisi dalam arti agama sebagai landasan oleh partai politik saya kira baik," tutur Cholil.

"Kalau sampai disalahgunakan seperti itu kami juga akan menolak adanya Ijtima ulama. Istilah ijtima ulama kan dari MUI pertama kali, istilah itu kemudian dipakai dengan yang lain," ia menambahkan.

Sebelumnya, Ijtima Ulama PKB sudah diselenggarakan di tingkat pusat dengan nama Ijtima Ulama Nusantara, tepatnya pada 13-14 Januari 2023.

Ijtima itu disebut menyepakati beberapa poin, salah satunya ialah memberikan mandat kepada Muhaimin Iskandar untuk menjadi pemimpin nasional 2024.

Terpisah, Muhaimin sendiri mengakui bahwa forum ijtima ulama ini berkelindan dengan kepentingan politik praktis dan akan diselenggarakan pula di beberapa kota selain Jakarta.

Ia tak menepis kemungkinan hasil ijtima ulama ini diteruskan kepada Gerindra selaku rekan koalisi menyongsong Pemilu 2024.

"Ya nanti kita tunggu. Biasanya juga begitu, di ujung-ujung soal Pilgub 2024, dan soal warga nahdliyyin di Jakarta, soal Pilpres dan sebagainya," ujar Muhaimin.

"Kita bawa kemana-mana tergantung isi rekomendasi," pungkasnya.