Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdesi: Jangan Jadi Masalah Besar

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengaku tak mempersoalkan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait masa jabatan kepala desa (kades).

Wakil Ketua Umum DPP Apdesi Sunan Bukhari menilai siapa pun berhak mengajukan gugatan karena hal itu merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi.

"Gugatan ke MK itu ya, boleh-boleh saja, semua warga itu kan punya hak untuk menyampaikan pendapatnya," kata Sunan kepada Kompas.com, Sabtu (28/1/2023).

Kendati demikian, Sunan menyatakan, sampai saat ini aturan yang berlaku mengenai masa jabatan kades yakni menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih hingga tiga periode.

Apdesi, lanjut Sunan, bersikap menunggu keputusan MK setelah judicial review dilakukan.

"Ya kita tunggu saja nanti hasil dari kajian MK seperti apa, keputusan MK seperti apa," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar gugatan tersebut ke depan jangan sampai timbul persoalan besar. Sebab, pada saat yang sama saat ini kades menuntut agar masa jabatan mereka ditambah menjadi 9 tahun.

"Kita hanya berharap, kepala desa mengajukan masa jabatan 9 tahun, terus diturunkan 5 tahun, tentu jangan jadi masalah lebih besar," harap Sunan.

Sebelumnya diberitakan, UU Desa digugat seorang warga bernama Eliadi Hulu ke MK, Rabu (25/1/2023).

Ia menggugat agar kades yang dimungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih untuk maksimum 3 periode diubah, menjadi 5 tahun dan terpilih untuk maksimum 2 periode.

Eliadi mengaku khawatir melihat tuntutan sekelompok kepala desa yang menginginkan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun dan dapat terpilih 3 kali, yang sama saja mengizinkan kepala desa mempertahankan kekuasaannya selama 27 tahun.

Sebelumnya, ratusan kepala desa menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPR RI selama pekan ini, menuntut revisi UU Desa guna mengubah ketentuan masa jabatan mereka.

"Tuntutan tersebut tentunya akan membunuh demokrasi di tingkat desa dan bertentangan dengan UUD 1945," kata Eliadi lewat keterangan tertulis, Jumat (27/1/2023).