Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menceritakan pengalamannya saat mendaftarkan partainya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasek menyampaikan, saat melakukan pendaftaran verifikasi partai, PKN sudah memiliki perwakilan di 501 kabupaten/kota.

Namun dalam prosesnya, ada sekitar 50 wilayah yang tidak lolos dalam Sipol Pemilu 2024.

“Jadi syarat untuk lolos tuh masih di bawah 400, kita 451 lolosnya. Jadi makanya kami berpikir kami diam saja, karena kan semua sudah terukur. Kita kerja terukur. Kalau dibilang ini partai diam-diam saja, ya memang strategi kami begitu,” ucap Gede dalam acara Gaspol di YouTube Kompas.com, Kamis (28/1/2023).

Menurutnya, saat itu, PKN hanya hanya fokus terhadap hal-hal administrasi, seperti surat domisili, rekening, dan kartu tanda anggota (KTA).

Selama masa-masa itu, PKN meyakini bahwa secara verififkasi administrasi masih bisa lolos meski sempat ada beberapa daerah yang gugur dalam Sipol.

Tak disangka-sangka, kata Pasek, lima hari sebelum pengumuman tahapan verifikasi partai pemilu, muncul isu liar yang menyebut PKN sebagai PKI.

“Di hari yang sama pun, tiba-tiba di grup WhatsApp di seluruh Indonesia muncul kami dituduh PKI. Jadi hampir semua pengurus kita di Indonesia itu mendapat informasi itu,” ucapnya.

Menurut Pasek, isu liar itu tidak mungkin dikerjakan satu dua orang.

Ia berpandangan, hal itu dikerjakan oleh orang yang dalam koordinasi kekuasaan serta memiliki jaringan luas di Indonesia.

“Jadi ini semua melakukan penetrasi supaya jangan sampai kami ditetapkan. Ya kami tetap memilih diam. Karena kami percaya akan sebuah proses yang akuntabel berjalan,” ujar Pasek.

Pasek lantas heran kenapa ada pihak yang takut dengan PKN. Padahal, PKN adalah partai baru yang tidak berkuasa dan minoritas.

Meski begitu, ia memahami bahwa itu adalah bagian dari permainan politik.

“Jadi saya kira yang ketakutan kemudian menggalang berbagai cara kekuatan semua, walaupun dia di belakang tangan naboknya, kami paham lah. Karena permainan-permainan ini kan bukan permainan baru,” kata Gede.

“Jadi bagi kami biarkan aja lah, ini sudah berlalu, lewat, mekanisme sudah diatur undangundang,” imbuhnya.