Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Untuk tahun 2023 ini, seleksi calon anggota KPU daerah akan berlangsung untuk KPU di 16 provinsi, 4 provinsi baru di Papua dan Papua Barat, serta 118 kabupaten/kota.

Peneliti senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita menyebut, pembentukan timsel yang sudah-sudah menyisakan catatan soal independensi. Padahal, saat itu, pembentukan timsel dilakukan secara terbuka alias melalui pendaftaran.

"Misalnya kita temukan seorang anggota timsel punya afiliasi dengan partai politik. Ini tentu menjadi catatan," kata perempuan yang akrab disapa Mita itu dalam diskusi media di kantor KPU RI, Jumat (27/1/2023).

"Kemandirian itu penting, karena jadi barang langka. Kemandirian ini akan ada ketika dia taat pada proses hukum sehingga nanti mampu memimpin kelembagaan KPU dengan baik," lanjutnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan pemilu yang baik bakal bersumber dari anggota-anggota KPU yang berintegritas, termasuk KPU daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, anggota-anggota KPU daerah yang berintegritas merupakan produk dari seleksi yang baik, dan seleksi berkualitas itu merupakan hasil dari timsel yang bermutu.

"KPU harus bisa mandiri, timsel harus punya background yang sesuai kapasitas, tidak terafiliasi dengan partai politik," ungkap Mita.

Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti berharap agar KPU RI tetap transparan meskipun pembentukan timsel dilakukan secara tertutup.

Transparansi ini dilakukan dengan mengumumkan sebanyak-banyaknya latar belakang dan riwayat terkait anggota timsel yang terpilih kepada publik untuk mendapatkan masukan.

"Kalau misalnya KPU menyelenggarkan seleksi dengan metode yang bukan rekrutmen terbuka, kami mendorong agar tetap dilakukan dengan prasyarat pertama yaitu didasarkan pada talent scouting," jelas Delia dalam forum yang sama.

Ia menegaskan, proses rekrutmen anggota KPU daerah kerap diwarnai dengan proses sengketa karena ketidakpuasan atas kerja timsel.

Namun, timsel tidak dapat digugat, melainkan KPU RI. Sebab, timsel merupakan kepanjangan tangan KPU RI untuk menjaring calon-calon anggota KPU daerah.

Pembentukan timsel yang transparan dinilai sebagai upaya yang harus dilakukan KPU RI untuk menutup celah gugatan karena proses rekrutmen yang tidak akuntabel.

"Yang paling penting karena proses rekrutmen ini berbeda, yang penting kalau nanti sudah disampaikan pada publik, ada masa tanggapan masyarakat, dan jangan terlalu lama. Jadi kalau ada catatan, bisa disampaikan ke KPU. Masyarakat bisa kritisi," tutup Delia.

Sebelumnya, KPU RI berencana menetapkan tim seleksi calon anggota KPU provinsi, kabupaten, dan kota secara tertutup, tak lagi lewat pendaftaran terbuka seperti sebelumnya.

Rencana itu tertuang dalam Nota Dinas Nomor 122/TU.01.1/SJ/2023 yang diteken Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno pada 13 Januari 2022, perihal permohonan pembahasan dalam rapat pleno terkait pembentukan tim seleksi calon anggota KPU daerah gelombang I dan II.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku, perubahan ini diambil berdasarkan "pengalaman yang sudah-sudah". Ia mengeklaim, anggota tim seleksi yang direkrut secara tertutup tidak akan mengurangi kompetensi.

"Nanti kami rekrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh KPU untuk menjadi timsel," ujar Hasyim selepas beraudiensi dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Rabu (18/1/2023). 

Tim seleksi ini juga disebut wajib memahami situasi lokal dan karakter sosiologisnya. 

"Dengan begitu, timsel yang dibentuk KPU nanti dapat memahami betul calon-calon yang dinilai punya kompetensi menjadi anggota KPU provinsi," kata Hasyim. 

Menurutnya, hal ini bukan berarti KPU tidak transparan. Ia menganggap unsur transparansi ini tetap dapat ditempuh dengan meminta masukan publik terhadap nama-nama tim seleksi terpilih.

"Salah satu cara untuk memberikan partisipasi atau kesempatan publik untuk memberikan tanggapan. Akan kita berikan kesempatan itu," kata dia.

"Sebelum dilantik dan sebelum dilakukan bimtek, para calon timsel akan kita lakukan klarifikasi, kalau ada catatan dan kalau ada catatan dan masukan dari masyarakat," ungkap Hasyim.

Dalam nota dinas yang diteken Bernad, dikemukakan sejumlah hal yang dinilai menjadi masalah dalam rekrutmen tim seleksi KPU daerah secara terbuka sebagaimana berlangsung selama ini.

KPU dinilai harus melakukan tahapan pengumuman secara berulang yaitu pengumuman pendaftaran untuk pembentukan tim seleksi dan pengumuman pendaftaran seleksi anggota KPU daerah.

Lalu, tidak seluruh anggota calon tim seleksi berkenan mendaftarkan diri menjadi tim seleksi, sehingga KPU perlu melakukan penjaringan langsung dengan menghubungi individu yang dianggap layak untuk menjadi tim seleksi. 

Argumen ini menjadi dasar anggapan bahwa rekrutmen terbuka tim seleksi calon anggota KPU daerah tidak efisien.