Demokrat Ajak PKS Serahkan Bacapres Koalisi Perubahan ke Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan untuk menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait usulan tersebut.

"Untuk itu, Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang kita usung. Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” kata AHY dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023).

Demokrat menyadari bahwa Partai Nasdem yang pertama kali menyerahkan sepenuhnya terkait bacawapres kepada Anies.

Sementara itu, AHY mengatakan, Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres. Menurutnya, itu adalah hal yang wajar.

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” jelas AHY.

Yang terpenting, lanjut dia, diskusi bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

Demokrat, kata AHY, bersikap rasional dalam penentuan bacawapres di bakal koalisi perubahan.

Hanya saja, AHY mengingatkan agar jangan sampai faktor penentuan bacawapres justru menjadi hal yang menghambat terbentuknya Koalisi Perubahan.

Mengenai kriteria bacawapres, seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan, AHY merasa tidak memiliki kendala.

“Terkait kriteria bacawapres, secara prinsip tidak ada masalah bagi kami. Itu haknya bacapres,” kata AHY.

Adapun saat berkunjung ke Bandung (22/1/2023), Anies menyatakan bahwa dirinya akan memilih bacawapres yang paling berkontribusi pada pemenangan, stabilitas koalisi, mendukung efektivitas pemerintahan, dan memiliki chemistry atau Dwi-Tunggal.

Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi untuk menjawab pertanyaan masyarakat soal pembentukan Koalisi Perubahan.

"Hasil keliling saya ke berbagai daerah, banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan ini terbentuk?” ujarnya.  

Oleh karena itu, menurut AHY, tahapan yang harus segera dilakukan adalah menyegerakan pertemuan ketiga Ketum Parpol untuk membentuk Sekretariat Perubahan.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen.

“MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan, khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi, sekaligus memberi mandat kepada Bacapres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya,” jelas AHY.