Salin Artikel

Mahfud Minta Pejabat Waspadai Karhutla: Kalau Sudah Tahun Politik, Biasanya Lalai

Ketika sudah masuk ke tahun politik, Mahfud menyebut biasanya pejabat lalai karena melakukan kerja-kerja politik.

"Dulu ada gurauan gitu, kalau sudah jelang tahun politik biasanya orang lalai. Banyak yang kerja politik dan macam-macam, sehingga tidak waspada," ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mahfud berharap pejabat tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi hutan atau lahan yang rawan kebakaran.

Dia menekankan Indonesia harus mempertahankan prestasi dalam menekan angka karhutla.

Dengan menurunnya jumlah kebakaran hutan, maka Indonesia jadi sepi gugatan. Pasalnya, asap kebakaran hutan kerap mengganggu negara di sekitar.

"Prestasi nasional kita yang selama beberapa tahun terakhir itu sudah sepi dari gugatan-gugatan dan protes dunia internasional. Karena kita berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak mengganggu warga negara lain, tidak mengganggu wilayah negara lain," tutur dia.

Menurut Mahfud, kalaupun ada karhutla yang terjadi, pasti bisa cepat teratasi dan tidak menimbulkan sesak napas yang parah.

Mahfud meminta kepada forkopimda agar melapor ke BNPB jika terjadi sesuatu.

Selain itu, Mahfud turut mengingatkan perusahaan agar ikut bersama-sama menjaga hutan dan lahan.

"Kepada perusahaan-perusahaan yang juga berkaitan dengan pengelolaan hutan itu supaya tetap dalam posisi seperti belakangan ini, yaitu ikut menjaga bersama," kata Mahfud.

Masyarakat sekitar pun pasti ikut terdampak kerugian dari karhutla yang terjadi.

"Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan mereka di dalam kegiatan untuk sama-sama menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang diberikan oleh pemerintah," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/25/16443291/mahfud-minta-pejabat-waspadai-karhutla-kalau-sudah-tahun-politik-biasanya

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke