Salin Artikel

Lahan Pertanian Menyusut, Wapres: Ini Ancaman Ketahanan Pangan Kita

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, menyusutnya luas lahan pertanian di Indonesia merupakan ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia bila tidak diikuti dengan peningkatan produksi.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian yang turut dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

"Fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, tadi juga disinggung Pak Menteri, ini juga menjadi masalah kritikal. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan kita," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengingatkan, para kepala daerah mesti menjaga ketersediaan lahan pertanian di daerahnya masing-masing.

Ia memuji kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X yang membuat aturan bahwa lahan pertanian yang dialihfungsikan harus digantikan dengan lahan lain.

"Sehingga jumlah tidak berkurang terus menerus, kalau semua gubernur, bupati melakukan hal ini, saya kira bisa menjaga lahan pertanian," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, ia juga meminta Kementerian Pertanian untuk membuat terobosan dalam meningkatkan produktivitas dan penciptaan nilai tambah produk pertanian.

Ia pun mendorong Kementan menggandeng berbagai pihak seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lembaga penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi di bidang pertanian.

"Harapannya, walaupun lahan terbatas, produktivitas dan pendapatan petani dapat terus ditingkatkan," ujar Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/25/13163051/lahan-pertanian-menyusut-wapres-ini-ancaman-ketahanan-pangan-kita

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke