Gus Halim Inisiasi Pembangunan Desa di Perbatasan Negara ASEAN

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum kolaborasi negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan.

“Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus menjadi langkah awal, khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan dalam membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian sustainable development goals (SDGs) dari desa, berbasis data desa, berdasar potensi desa,” ujarnya.

Dia mengatakan itu saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, Jumat (13/1/2022).

Pria yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, forum tersebut dapat memulai sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antardesa di kawasan regional Asia Tenggara.

Menurutnya, kerja sama tersebut bisa dilakukan langsung di wilayah lintas batas maupun dengan desa-desa lain di kawasan regional Asean.

“Kolaborasi ini sangat penting. Berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste,” katanya.

Sementara itu, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Dalam lingkup ASEAN, Indonesia memiliki lima titik hubung dengan lima negara anggota ASEAN lainnya.

“Ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya, dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing,” ucapnya.

Pada lima titik hubung itu, kata Gus Halim, beranda Indonesia setidaknya ada 1.899 desa.

Titik tersebut menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.961 desa seluruh Indonesia dengan 74.000 lebih desa di Thailand, 11.000 lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di kawasan regional Asean.

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan, membangun jaringan lintas negara antardesa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran, terutama dalam pencapaian tujuan SDGs di masing-masing negara.

Dia menegaskan, untuk mencapai SDGs pada 2030 dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak.

Hal itu termasuk konektivitas ekonomi, berbagi praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi serta menginisiasi dan mengimplementasikan proyek bersama, berdasar data mikro desa, berbasis potensi desa-desa.

Sebagai jalan untuk mempermudah itu semua, Gus Halim turut menawarkan SDGs Desa sebagai langkah taktis dan sistematis upaya pembangunan tepat sasaran.

“SDGs Desa memberi jalan untuk semua itu. Dengan berbasis pada SDGs Desa, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi 84 persen bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” katanya.

Dia menyebutkan, SDGs Desa memastikan keselarasan langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan SDGs.

Saat ini, terdapat sebanyak 931.846 warga pendata dan 77.723 admin pengelola di desa yang berhasil mengumpulkan data serta menghasilkan 62.395 rekomendasi kegiatan pembangunan level desa.

“Capaian indeks SDGs Desa, mencerminkan capaian indeks komposit Indeks Desa Membangun (IDM), dengan capaian tertinggi adalah SDGs Desa tujuan ke-7, yaitu Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, SDGs Desa tujuan ke-16, yaitu Desa Damai dan Sejahtera, serta SDGs Desa tujuan ke-1, yaitu Desa Tanpa Kemiskinan,” ujarnya.

Gus Halim menegaskan, penggunaan data mikro berbasis individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa memastikan rekomendasi kegiatan pembangunan desa serta tidak melewatkan seorang pun lepas dari aktivitas pembangunan.

Menurutnya, perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi data SDGs Desa dapat memastikan dampak dan manfaat pembangunan serta dirasakan setiap warga desa atau no one left behind.