Pasrahnya Puan soal Capres PDI-P Pilihan Megawati, Menyerah atau Strategi?

Memang, karier politik Puan terbilang moncer. Dia pernah duduk di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), lalu kini di legislatif sebagai Ketua DPR RI.

Namun, banyak pihak menilai, cemerlangnya kiprah Puan karena darah biru mengalir di dirinya. Puan merupakan anak bungsu Megawati Soekarnoputri, pimpinan tertinggi PDI-P.

Oleh karenanya, sekalipun elektabilitas Puan rendah, Ketua DPP PDI-P itu dianggap punya hak istimewa untuk melenggang ke panggung pemilihan.

Namun demikian, tudingan ini dibantah oleh Puan. Sang putri mahkota mengaku tak dapat privilese terkait pencapresan, bahkan menyebut bahwa capres PDI-P tak harus dirinya.

Tak harus Puan

Menurut Puan, status sebagai putri Megawati tak lantas mengantarkannya ke karpet merah pencapresan Pemilu 2024. Puan bilang, capres PDI-P tak harus dirinya sekalipun dia putri pemilik partai.

"Apakah siapa, bagaimana, pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi bukan berarti harus Puan Maharani," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1/2023).

Meski begitu, Ketua DPR RI tersebut mengaku sempat deg-degan ketika menyimak pidato Megawati dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, Selasa (10/1/2023) kemarin.

Sebabnya, dalam pidatonya Megawati berulang kali menyinggung soal pemimpin perempuan.

Puan sempat mengira sang ibunda hendak mengumumkan kandidat capres partai banteng untuk Pemilu 2024. Namun, nyatanya tidak demikian.

"Tadinya sudah deg-degan, aduh siapa nih yang mau disebut, siapa yang mau disebut, kok perempuan terus yang disebut, ya ternyata nggak ada yang disebut," ucap Puan.

Puan pun mengaku tak tahu menahu siapa kader PDI-P yang bakal ditunjuk Megawati sebagai capres dan kapan nama itu diumumkan. Seperti publik pada umumnya, dia juga penasaran dengan nama capres di kantong ketua umum PDI-P.

"Saya juga nggak tahu apa yang nantinya akan diputuskan oleh Bu Mega," tutur dia.

Hak istimewa

Sebagai putri Megawati, Puan mengaku tak punya hak istimewa. Ketua DPP PDI-P itu juga berkata, dirinya tidak pernah meminta jabatan apa pun ke sang ibunda.

Megawati dinilai mampu membedakan peran sebagai ibu maupun ketua umum partai tempat dia bernaung.

Penugasan yang diberikan ke dirinya, kata Puan, semata-mata karena titah Megawati yang percaya terhadap kemampuannya.

Sebagaimana kader PDI-P lainnya, Puan harus patuh ketika ditugaskan turun ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat.

"Saya merasa tidak ada privilese untuk saya karena memang selalu ditugaskan turun ke bawah, kerja yang benar, yang kuat, yang sabar, yang tabah dalam menghadapi semua tantangan ke depan, itu saya jalani," ucap Puan.

"Ini bukan tentang anak, bukan, tapi ya seorang kader yang dianggap mumpuni dan bisa mampu untuk ditempatkan dalam posisi tertentu," tuturnya.

Puan mengatakan, tak mudah untuk menjalankan tugas-tugas yang dia emban saat ini. Dia mengaku harus berjuang keras untuk membuktian kemampuannya di kancah politik.

"Saya harus buktikan dengan kerja keras, bukan hanya duduk saja dengan karpet merah. Aduh, berat, bukannya gampang untuk menjadi seseorang Puan Maharani," katanya.

Dia menegaskan, penunjukkan capres PDI-P semata karena alasan kemampuan, bukan kedekatan.

"Kembali lagi ini bukan urusan anak, ini urusannya kemudian bagaimana memunculkan seorang pemimpin untuk bangsa dan negara," tutur mantan Menko PMK itu.

Kewenangan Mega

PDI-P sendiri hingga kini memang belum menyinggung ihwal pencapresan Pemilu 2024. Ditegaskan berulang kali oleh partai banteng, kewenangan terkait ini ada di tangan Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai.

Acara HUT ke-50 PDI-P, Selasa (10/1/2023) kemarin sempat digadang-gadang sebagai momen deklarasi capres. Namun, hingga akhir acara, tak ada satu pun nama yang diumumkan.

Megawati pun menegaskan, kewenangan soal pencapresan PDI-P ada di tangannya sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Enggak ada (pengumuman capres), ini urusan gue!" kata Mega.

"Saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogratif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan," tuturnya.

Strategi

Melihat ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menilai, pernyataan Puan yang seolah pasrah ihwal capres PDI-P tak lepas dari strategi komunikasi politik.

Puan dinilai ingin mendapat simpati publik lewat pernyataan tersebut sehingga berharap dapat meningkatkan elektabilitasnya.

"Saya melihat ini bagian dari komunikasi politik Puan untuk tetap mendapatkan simpati publik, respons positif dari publik, perhatian publik. Sehingga bisa menaikkan elektabilitasnya," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (14/1/2023).

"Jadi bukan sadar atau mengalah. Tapi pernyataan itu tetap merupakan upaya menjadi capres. Tapi seandainya tak dicapreskan maka tidak masalah,'' tuturnya.

Kendati demikian, Ujang menilai, ada sisi positif dari pernyataan Puan kali ini. Puan tak bicara dengan nada tinggi atau menyinggung rekan satu partainya yang sama-sama punya kans menjadi capres.

Padahal, sebelumnya, anak bungsu Megawati itu kerap menyentil kader PDI-P yang dianggap sebagai pesaing terberatnya dalam bursa capres partai banteng, Ganjar Pranowo.

Lewat pernyataan kali ini Puan seolah legowo jika pun Ganjar yang ditunjuk sebagai capres, meskipun Ujang yakin itu bagian dari strategi komunikasinya.

"Tapi lebih kepada menyatakan sebagai kerendahan hati dari Puan agar mendapatkan simpati dari pernyataan itu," kata Ujang.

"Urusan nanti apakah Megawati mencapreskan Puan atau tidak tergantung Megawati. Atau soal apakah nanti Puan didorong oleh Megawati sebagai capres, itu urusan nanti," tambahnya.

Sementara, analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, pernyataan Puan itu merupakan sinyal kepasrahan. Puan seolah ingin mengatakan bahwa jika elektabilitasnya tak juga meningkat, mau tak mau dia harus menyerah tanpa syarat.

"Artinya mempersilahkan kader lain yang punya potensi menang untuk maju sebagai calon presiden (capres) dari PDI-P," ujar Pangi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (14/1/2023).

Sementara itu, lanjut Pangi, saat ini terjadi split ticket voting perihal sosok capres PDI-P. Pemilih PDI-P di akar rumput cenderung memihak nama Ganjar Pranowo sebagai capres, sementara elite PDI-P menginginkan nama Puan.

Ini terbukti dari elektabilitas Puan yang jauh tertinggal. Ganjar kerap menjuarai survei elektabilitas capres dengan angka elektoral tembus 30 persen, sementara elektabilitas Puan masih di kisaran satu persen.

Puan pun dinilai sadar betul bahwa dirinya belum mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia.

Meski muncul sinyal kepasrahan, kata Pangi, sebelum nama capres diketuk Megawati, Puan akan terus berupaya menaikkan tingkat elektoralnya.

"Puan akan kembali memompa elektoralnya, karena PDI Perjuangan itu tidak boleh hanya satu tokoh yang menonjol, tapi harus punya banyak kader yang menonjol baik secara kompetensi maupun secara elektabilitas," jelasnya.