Selain soal Capres, Sekjen PDI-P Sebut Megawati Punya Hak Prerogatif Umumkan Mitra Kerja Sama Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri punya hak prerogatif mengumumkan mitra kerja sama politik untuk Pemilu 2024, selain mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Terkait dengan nama, kerja sama (politik), itu Ibu Megawati Soekarnoputri. Tugas kami menyiapkan," kata Hasto ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Hasto tak banyak menjawab soal mitra kerja sama politik PDI-P menghadapi pemilu.

Dia lebih banyak mengungkapkan terkait proses pencapresan di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Soal capres, Hasto mengatakan, Megawati telah mempertimbangkan matang sosok yang tepat, dengan  mempertimbangkan sosok pemimpin yang ideologis, paham sejarah perjuangan bangsa, memiliki kemampuan teknokratik, serta mampu bertanggung jawab.

"Begitu banyak kriteria yang telah disampaikan oleh Ibu Mega," katanya.

Selain itu, Hasto mengatakan, Megawati juga berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan capres.

Diskusi ini dilakukan agar keberlanjutan kepemimpinan dapat terus berjalan, sejak masa kepemimpinan Presiden Pertama RI Soekarno, Presiden Kelima Megawati, Presiden Jokowi, serta calon yang ditentukan nanti.

"Ya tentu saja (bicara dengan presiden). Apalagi kami berbicara tentang sustainability of the leaders and policy," katanya.

"Sehingga antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan calon presiden yang akan datang itu merupakan satu kesatuan yang terus membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita," tambah Hasto.