8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat: Bentuk Perlawanan Terbuka

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut perlawanan tersebut diarahkan kepada operasi untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup.

"Langkah delapan fraksi di Senayan yang kompak menolak pelaksanaan sistem proporsional tertutup merupakan bentuk perlawanan terbuka terhadap operasi pengembalian sistem kekuasaan yang sentralistik," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (9/1/2023).

Adapun yang dimaksud sistem proporsional tertutup, yakni parpol mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nantinya, nomor urut ditentukan oleh parpol.

Melalui sistem proporsional tertutup, setiap parpol memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan (Dapil).

Dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih parpol.

Atas dasar itulah, delapan parpol menolak tegas. Delapan parpol tersebut meliputi, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di sisi lain, wacana sistem proporsional tertutup telah membuka jalan bagi sebagian parpol pemerintah dan oposisi untuk menyatakan sikap penolakan yang sama.

Dari seluruh penolak, PKS dan Demokrat berstatus sebagai kelompok oposisi pemerintah yang kini justru mempunyai sikap yang sama, yakni sama-sama menolak wacana sistem proporsional tertutup direalisasikan.

Menurut Umam, kegentingan terhadap sistem proporsional tertutup berhasil mengonsolidasikan parpol pemerintah dan oposisi untuk bersatu padu melawan kekuatan yang mendukung wacana tersebut.

Umam menilai sikap penolakan delapan parpol ini bisa menghadirkan public pressure atau tekanan politik terhadap operasi politik-hukum yang berjalan untuk merealisasikan sistem proporsional tertutup.

Akan tetapi, ia menuturkan, kesamaan sikap tersebut akan mudah pecah dan digembosi apabila komitmen delapan parpol tidak solid.

Ujungnya, kesepakatan delapan parpol atas penolakan sistem proporsional tertutup pun bisa gagal total.

Pada titik inilah, Umam mengatakan, independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan soliditas delapan parpol menjadi pertaruhan.

"Jika putusan MK bisa dibajak oleh selera kekuasaan, lalu putusan MK keluar pada Februari 2023 misalnya, maka hal itu akan mengacaukan semua tahapan, persiapan dan strategi internal partai-partai politik menuju Pemilu 2024," kata Umam.

Umam juga menjelaskan, penerapan sistem proporsional terbuka pada dasarnya merupakan langkah modernisasi sistem kepartaian.

Sistem proporsional terbuka dianggap memiliki esensi bahwa rakyat harus memahami siapa wakilnya yang duduk di kursi parlemen.

"Artinya, sistem proporsional tertutup hanya akan merampas hak rakyat untuk memiliki wakilnya yang akuntabel," tegas dia.

Bergulirnya isu sistem proporsional tertutup agar diterapkan pada Pemilu 2024 bermula dari langkah enam orang yang mengajukan gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Gugatan ini telah teregistrasi di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.

Keenam penggugat, yakni Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI).

Para pemohon mengajukan gugatan atas Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pasal itu diatur bahwa pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Dari gugatan ini pula, para pemohon meminta MK mengganti sistem proporsional terbuka yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan telah menimbulkan masalah multidimensi seperti politik uang.

Untuk itu, para pemohon menginginkan MK dapat mengganti sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, sistem proporsional terbuka yang telah dijalankan sejak Pemilu 2004 merupakan salah satu wujud demokrasi Indonesia.??

“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” tegas Airlangga saat menyampaikan sikap penolakan bersama beberapa parpol lain di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut wacana penggantian sistem proporsional terbuka ke tertutup tak ubahnya seperti membeli kucing dalam karung.

Menurutnya, sistem proporsional tertutup justru akan merampas hak rakyat dalam memilih calon anggota legislatif.

Sebab, pemilih hanya bisa mencoblos parpol dan tak bisa memilih calon anggota legislatif yang akan duduk di parlemen.

"Jangan sampai ada hak rakyat dalam demokrasi ini yang dirampas," ujar AHY di tempat yang sama.

"Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," tegas AHY.