Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Mahfud MD Usai Sebut Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut tragedi Kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Koalisi itu terdiri atas LBH Malang, LBH Surabaya, YLBHI, KonstraS, Lokataru Foundation, dan IM57+.

"Mengecam pernyataan Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat," ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangan, Selasa (3/1/2023).

Fatia mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD tidak berdasar dan menyesatkan.

Lantaran Mahfud tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.

Fatia menjelaskan, lembaga yang berwenang menyatakan hal tersebut adalah Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Fatia juga membeberkan kemungkinan tragedi Kanjuruhan bisa dinaikkan statusnya menjadi pelanggaran HAM berat.

Pasalnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi terkait kanjuruhan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Merujuk UU itu, Komnas HAM tidak bisa menyatakan apakah peristiwa Kanjuruhan dapat disebut pelanggaran HAM berat atau tidak.

Lain halnya bila Komnas HAM menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam penyelidikannya yang bisa menentukan apakah terjadi pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa.

"Sesungguhnya, tidak dapat menutup kemungkinan bagi Komnas HAM untuk menyelidiki kasus kanjuruhan dalam kerangka pelanggaran HAM berat," imbuh Isnur.

Diketahui, Mahfud MD menyatakan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM tak menemukan unsur pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Kanjuruhan.

Namun, ia mengatakan masih terbuka kemungkinan adanya unsur pelanggaran HAM berat atas peristiwa yang menewaskan 134 orang itu.

“Mungkin pelanggaran HAM biasa, sekarang proses penyelidikannnya sedang berjalan," kata Mahfud di Ponpes Miftahussunnah Surabaya pada 27 Desember 2021.