Buka Seleksi 546 KPUD pada 2023 dan 2024, KPU Akui Pekerjaan Berat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengadakan seleksi calon komisioner KPU untuk 24 provinsi dan 317 kabupaten/kota pada tahun ini.

Hal ini imbas masa jabatan para komisioner KPU provinsi dan kota/kabupaten yang akan habis.

Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima mengatakan bahwa jadwal seleksi ini tidak serentak di satu waktu pada tahun ini.

Seleksi sebanyak itu disebut menjadi tugas berat bagi penyelenggara pemilu tersebut, sebab tahun ini tahapan-tahapan krusial Pemilu 2024 juga akan berlangsung.

"Ini waktunya tidak bersamaan, nah ini tentu juga menguras energi kami, sementara kami harus menyiapkan tahapan pemilu, menyelenggarakan tahapan pemilu," ujar Wima dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (3/1/2023).

"Kemudian kita juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan dalam tahapan pemilu itu di 2023 dan 2024, kami juga harus melaksanakan seleksi KPU provinsi dan kabupaten/kota," lanjutnya.

Sementara itu, pada 2024, KPU akan melangsungkan seleksi untuk jajaran di 9 provinsi dan 196 kota/kabupaten, bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

KPU menyoroti potensi konflik yang cukup tinggi akibat serentaknya seleksi anggota KPU daerah, penyelenggaraan pemilu, serta persiapan Pilkada 2024.

"Seleksi ini juga termasuk potensi konfliknya tinggi, ini juga harus kita selesaikan. Oleh karena itu, kita mohon bantuan pemda untuk menjaga kondusivitas dan keamanan pelaksanaan seleksi ini. Nanti teman-teman KPU provinsi dan kabupaten/kota akan berkoordinasi dengan pemda," jelas Wima.

Rekrutmen anggota KPU daerah yang bervariasi ini imbas tak diakomodirnya usulan KPU RI agar pergantian masa jabatan KPU daerah dilakukan serentak, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang diteken Presiden RI Joko Widodo.

Sebelumnya, menurut Wima, dalam konsinyering substansi draf Perppu Pemilu bersama pemerintah dan DPR, KPU telah mengusulkan agar pergantian anggota KPU daerah diseragamkan pada 2025.

Usulan ini mentah, lalu forum disebut menyepakati penyeragaman akhir masa jabatan KPU daerah pada 2023.

Namun, pada akhirnya, dalam Perppu Pemilu yang diteken Jokowi, kebijakan tersebut tidak dimasukkan.