PKS Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P Umumkan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengungkapkan salah satu pertimbangan deklarasi Koalisi Perubahan adalah langkah politik PDI-P soal pencalonan presiden.

Menurutnya, dinamika politik antar partai politik (parpol) saling mempengaruhi keputusan satu sama lain.

“Ya bisa jadi (menunggu langkah pencapresan PDI-P),” ujar Kholid dikonfirmasi, Senin (2/1/2023).

“Politik kan saling terkait satu dengan yang lain, kita tidak di ruang hampa yang statis, tapi dinamis,” sambungnya.

Di sisi lain, ia mengaku, komunikasi antar pimpinan tinggi PKS masih berlangsung saat ini untuk menentukan calon presiden (capres), dan calon wakil presiden (cawapres).

Harapannya, figur yang diusung bakal senada dengan yang diinginkan oleh bakal Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki bersama Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

“Pada prinsipnya, PKS akan mendorong agar pasangan capres-cawapres tersebut, merupakan perpaduan antara kapasitas memimpin, kapasitas memenangkan pemilu, dan menjadi simbol perubahan untuk kepemimpinan mendatang,” tuturnya.

Terakhir, ia membuka kemungkinan Koalisi Perubahan bakal dideklarasikan bulan ini.

Menurutnya progres di internal PKS dan bakal Koalisi Perubahan semakin mendekati kesepakatan.

“Kami tentu punya target, dan kalau melihat progresnya saat ini, mudah-mudahan bulan ini akan ada titik temu berbagai pihak dalam Koalisi Perubahan,” imbuh dia.

Diketahui sinyal pendeklarasian Koalisi Perubahan di awal tahun pertama kali dilontarkan oleh Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Ia mengatakan, ada keinginan agar ada capres-cawapres baru di tahun ini.

Namun ia menegaskan, Demokrat hanya akan melakukan deklarasi koalisi jika dilengkapi dengan pengusungan capres-cawapres.

Pihaknya tetap ingin mendorong agar Koalisi Perubahan memasangkan Anies Baswedan sebagai capres dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi cawapres.