Salin Artikel

Komisi Yudisial Berikan Sanksi 19 Hakim Sepanjang 2022, 3 Diberhentikan

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito mengatakan, setidaknya ada 19 hakim yang sudah dijatuhi sanksi dari sanksi ringan hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

"Jumlahnya 19 orang," ujar Joko dalam konferensi pers akhir tahun di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Rabu (28/12/2022).

Rincian sanksi yang diputuskan KY dikategorikan menjadi tiga, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sansi berat.

Untuk sanksi ringan dijatuhkan kepada 14 hakim dalam bentuk teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sanksi ringan juga berupa rekomendasi yang ditunjukan kepada Mahkamah Agung (MA).

Kemudian, sanksi sedang diberikan kepada dua orang hakim dalam bentuk penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan.

Sanksi ini juga berupa rekomendasi yang ditunjukan kepada MA.

Terakhir adalah sanksi berat untuk tiga orang hakim dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi berat tersebut diputuskan berdasarkan pelaksanaan Majelis Kehormatan Dewan (MKH) yang terdiri dari empat anggota KY dan tiga orang Hakim Agung.

"Pelaksanaan MKH tahun 2022 sampai pada bulan November terlaksana empat sidang Majelis Kehormatan Hakim," kata Joko.

Kedua berinisial MIM disidang pada 12 Juli 2022 dan diputuskan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketiga dengan inisial HGU disidang pada 24 Agustus 2022 dengan putusan sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat.

Pelaksanaan MKH terakhir dilaksanakan untuk terlapor inisial MY pada 27 September, tetapi sidang ditunda karena MY dirawat di rumah sakit.

Selain itu, kata Joko, Komisi Yudisial juga menerima permohonan pemantauan sebanyak 512 pada periode yang sama.

"Disposisi permohonan pemantauan yang dilakukan pemantauan sebanyak 254 permohonan," ujar Joko.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/28/15574401/komisi-yudisial-berikan-sanksi-19-hakim-sepanjang-2022-3-diberhentikan

Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke