Salin Artikel

Pesan Jokowi ke Panglima Yudo soal Papua: Kalau KKB Selalu Seperti itu Tidak Selesai-selesai

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai melantik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Presiden Jokowi menilai keinginan Yudo buat melakukan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua memang baik. Termasuk soal rencana pengurangan prajurit TNI di Papua.

Diberitakan sebelumnya, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.

Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 91 TNI tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

"Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana," kata Yudo setelah dilantik sebagai Panglima TNI.

Yudo mengatakan, dalam kunjungannya itu, ia akan mendengarkan masukan dari prajurit TNI yang diugaskan di Papua, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Novianti Setuningsih)

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/19/18112021/pesan-jokowi-ke-panglima-yudo-soal-papua-kalau-kkb-selalu-seperti-itu-tidak

Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke