Salin Artikel

Galang Dana untuk Gugat KPU, Partai Ummat: Butuh Biaya, Bukan Partai yang Banyak Uang

Dana itu dibutuhkan untuk membiayai 30 lebih pengacara agar membatalkan keputusan KPU yang menyatakan Partai Ummat tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Ummat, Nazaruddin mengatakan, penggalangan dana ini dilakukan mengingat Partai Ummat bukan partai besar. Sedangkan berperkara di Bawaslu butuh dana besar.

"Bagaimana pun untuk berperkara di Bawaslu juga butuh biaya. Artinya, kita harus (mendanai) pembina hukum kita. Kita juga kemungkinan besar nanti harus mendatangkan para saksi, ini kan semuanya butuh biaya," kata Nazaruddin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

"Sementara ini kan bukan partai yang banyak uang," ujarnya lagi.

Ia mengatakan, penggalangan dana dilakukan juga untuk menjaga kekompakan di antara pengurus, kader, dan simpatisan Partai Ummat di seluruh Indonesia.

Nazaruddin mengklaim, Partai Ummat sudah punya pengurus di berbagai kabupaten/kota dan sekian ribu kecamatan.

"Oleh karena itu, kita perlu memberikan penguatan dan menjaga kekompakan antara pengurus. Jadi dilandasi dua alasan itu untuk menjaga kekompakan, menjaga rasa saling menguatkan dan memiliki, dan juga kita butuh biaya," kata Nazaruddin.

Sejauh ini, kata Nazaruddin, sudah ada beberapa pihak yang menyisihkan dana.

Sumbangan yang diberikan bervariasi jumlahnya, mulai dari Rp 100.000, Rp 300.000, Rp 500.000, dan Rp 1 juta. Ada pula yang menyumbang dengan nominal yang lebih kecil, yaitu Rp 20.000.

"Alhamdulillah, saya tidak bisa menyebut angka. Saya kira sudah ratusan juta yang masuk. (Targetnya) semaksimal mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengajak semua kader dan simpatisan menggalang dana.

Ajakan ini disampaikan Amien Rais melalui Maklumat Majelis Syura Partai Ummat di Youtube Partai Ummat Official, Kamis (15/12/2022).

"Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, maka tentu pada umat memerlukan dana yang cukup besar," kata Amien Rais.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua sahabat pengurus kader dan simpatisan partai Ummat di mana saja berada mari bersama kita galang dana untuk menyelamatkan Partai Ummat," ujarnya lagi.

Apalagi, KPU disinyalir melakukan manipulasi dan kecurangan data verifikasi faktual untuk meloloskan partai-partai tertentu.

Amien Rais juga menduga ada kekuatan besar sehingga Partai Ummat disingkirkan dari Pemilu 2024.

"Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Ummat disingkirkan, out, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/19143301/galang-dana-untuk-gugat-kpu-partai-ummat-butuh-biaya-bukan-partai-yang

Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke