BERITA FOTO: Agus Nurpatria Bantah Perintahkan Ganti DVR CCTV di Kompleks Rumah Ferdy Sambo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Detasemen (Kaden) A Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nutpatria membantah penyataan yang menyebut dirinya memerintahkan AKP Irfan Widyanto mengganti DVR CCTV di kompleks sekitar rumah eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Agus Nurpatria membantahnya dalam sidang lanjutan kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menghadirkan AKP Irfan Widyanto sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022).

"Yang saya bantah dan saya luruskan, saya tidak pernah perintahkan saksi untuk mengganti DVR (CCTV), saat itu saya hanya minta cek dan amankan," kata Agus dalam sidang.

Kemudian, Agus Nurpatria membenarkan bahwa Irfan Widyanto sempat memberikannya laporan bahwa sudah melaksanakan perintahnya.

Setelahnya, ia juga memerintahkan Irfan Widyanto koordinasi dengan Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit.

Ia juga mengaku tidak banyak dapat informasi lanjutan soal CCTV tersebut.

"Petunjuk saya terakhir adalah, 'Fan tolong kamu berkoordinasi sama Kasat Reskrim'," ujar Agus Nurpatria.

"Kemudian, saksi tidak pernah melaporkan ke saya terkait DVR sudah diserahkan ke Pak Chuck. Kemudian, saya pastikan bahwa pada saat saksi menghubungi saya, saksi sudah melaporkan bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV," katanya lagi.

Dalam persidangan yang sama, Irfan Widyanto mengatakan, diperintahkan Agus Nurpatria untuk mengambil dan mengganti CCTV sekitar rumah Ferdy Sambo.

Diketahui, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa jaksa telah melakukan perintangan proses penyidikan pengusutan kematian Brigadir J bersama-sama Ferdy Sambo, Arif Rahman, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto.

Tujuh terdakwa dalam kasus ini dijerat Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka disebut jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri untuk menghapus CCTV di tempat kejadian perkara (TKP) lokasi Brigadir J tewas.

Para terdakwa juga dijerat dengan Pasal 48 jo Pasal 32 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, tujuh eks anggota Polri itu juga dijerat dengan Pasal 221 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa memaparkan, perintangan proses penyidikan itu diawali adanya peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Singkatnya, Sambo memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk melakukan segera menghapus dan memusnahkan semua temuan bukti CCTV yang dipasang di lingkungan Komplek Polri, Duren Tiga, setelah kematian Brigadir J.

(Penulis Rahel Narda Chaterine | Editor Novianti Setuningsih)