Salin Artikel

Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Tinggi Jelang Pemilu, Bahli Sebut sebagai Sejarah Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons hasil survei Poltracking Indonesia yang menunjukan kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin meningkat dari 66,2 persen ke 73,2 persen.

Menurut Bahlil, hasil ini menunjukan sejarah baru dalam perkembangan demokrasi bangsa.

"Mudah mudahan saya tidak salah, saya belum melihat ada presiden yang tinggal satu tahun pemilu, surveinya bisa naik turun, naik turun gitu lho, tingkat kepuasannya," kata Bahlil dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Bahlil menjelaskan, biasanya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan suatu negara akan mengalami penurunan menjelang pemilu. Namun, hal itu justru tidak terjadi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin saat ini.

"Biasanya rata-rata kalau sudah satu tahun mau pemilu, itu surveinya pasti sudah di bawah 50 persen, atau maksimal 53 persen. Nah ini Pak Jokowi sebelum kenaikan BBM, itu 70 persen, 71 kalau tidak salah. Kemudian naik BBM itu ada sampai turun 59. Sekarang dia naik jadi 73," ujar Bahlil.

Berkaca hasil survei, Bahlil menilai Jokowi telah memperlihatkan bagaimana kemampuan leadership-nya, khususnya dalam menangani berbagai persoalan dunia yang berdampak pada bangsa.

Ia mencontohkan bagaimana situasi global justru tidak berdampak signifikan bagi ekonomi bangsa. Namun sebaliknya, ekonomi nasional malah mengalami peningkatan.

"Di saat bersamaan, global itu juga sudah punya isu yang sama, apa itu isunya? Pengendalian pandemi Covid dan pemulihan pasca-pandemi. Di saat bersamaan terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang terdampak juga hampir semua negara," katanya.

"Tapi apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi nasional kita, masih salah satu yang terbaik di dunia, kita tumbuh 5,75 persen. Inflasi kita tertahan di bawah 6 persen," sambung dia.

Bahlil menegaskan, apa yang disampaikannya bukan karena dirinya yang merupakan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun, hal itu murni sebagai pendapat untuk menanggapi hasil survei kepuasan publik.

"Ini bukan karena persoalan saya menjadi menterinya Pak Jokowi, ya. Ini hanya menanggapi apa yang ada," tutup Bahlil.

Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia terkini menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meningkat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, tingkat kepuasan publik saat ini mencapai 73,2 persen.

"Pernah turun di 59,6 persen (Mei 2022) kemudian naik jadi 66,2 persen (Agustus 2022) dan sekarang di angka 73,2 persen," kata Hanta dalam rilis survei yang ditayangkan dalam Youtube Poltracking Indonesia, Kamis.

"Jadi dari grafik tren ini, terlihat tren kepuasan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin trennya sedang naik menjelang pergantian tahun," tambah dia.

Hanta menjelaskan, salah satu faktor kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dikarenakan program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada 21-27 November 2022.

Jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/19331411/survei-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-pemerintah-tinggi-jelang-pemilu

Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke