Salin Artikel

Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan, Presiden Joko Widodo mengimbau agar pembangunan smelter dipercepat untuk melakukan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

"(Imbauan Presiden) ya mempercepat supaya proses pembangunan smelter itu segera jadi," kata Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Ia mengeklaim, ada sejumlah smelter bauksit yang sedang dalam proses pembangunan.

Ia pun mengakui bahwa pembangunan smelter membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, Arifin memastikan bahwa Kementerian ESDM akan memfasilitasi pembangunan smelter dengan memberikan kredit.

"Ya mau bagaimana lagi, komersil tapi yang kompetitif," kata dia.

Lebih lanjut, Arifin menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan rencana menyetop ekspor timah mentah setelah bauksit mentah.

"Kita akan evaluasi dan itu nanti akan diputuskan oleh pemerintah," ujar Arifin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah membahas soal larangan ekspor bauksit ke luar negeri dan akan segera mengumumkan kapan larangan tersebut mulai berlaku.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa siang.

"Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah (penghentian ekspor) nikel, tadi mengenai bauksit. Dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan," kata Jokowi, Selasa.

Presiden melanjutkan, pelarangan ekspor bauksit merupakan salah satu bagian kebijakan hilirisasi industri bahan mentah.

Dia menekankan hilirisasi industri akan secara konsisten terus dilakukan pada tahun depan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/06/18333271/jokowi-minta-pembangunan-smelter-bauksit-dipercepat

Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke