Belum Ada Panglima dari AL Selama Era Jokowi, Yudo Margono Dinilai Paling Mungkin Gantikan Andika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono punya peluang paling besar untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.

Sebabnya, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, TNI AL belum dapat giliran menempati jabatan tertinggi Korps Militer.

"Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima dari lingkungan TNI AL," kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 13 Ayat (4), Panglima hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf yang masih dalam masa dinas keprajuritan.

Oleh karenanya, kata Fahmi, secara norma, semua kepala staf TNI sebenarnya punya peluang yang sama menjadi Panglima.

Meski tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang dalam pergantian Panglima, namun, Fahmi menyebut, bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.

"Boleh dong kita berharap, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau berkurang kebanggaannya hingga berpotensi menimbulkan kekecewaan terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," ujarnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, sejak dulu Jokowi punya cita-cita membangun poros maritim Tanah Air. Jika mencermati dinamika lingkungan strategis, pada masa mendatang Indonesia punya banyak tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan visi kuat dan kesiapan.

Dengan alasan-alasan tersebut, Fahmi berpendapat, besar potensi Yudo Margono dipilih Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI.

"Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono," ujarnya.

Fahmi mengatakan, usulan calon Panglima TNI menjadi hak prerogatif presiden. Ada banyak aspek dan kepentingan nasional yang bakal jadi pertimbangan kepala negara terkait ini.

Siapa pun yang kelak diusulkan sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, menurut Fahmi, paling penting solid dan loyal menjalankan tugas.

"Ini soal kelayakan, kepatutan, dan kesetaraan peluang saja. Selama usulan nama belum keluar dari kantong presiden, siapa pun boleh punya ambisi dan publik boleh menebak-nebak," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi segera mengirimkan surat presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI. Namun, ia belum dapat memastikan kapan surat itu dikirimkan oleh pemerintah ke Parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani pun sudah menagih Jokowi agar Surpres segera dikirimkan sebelum masa reses DPR.

Ia percaya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan figur pengganti Andika.

“Siapa, bagaimana, bagaimana calon yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain, tentu saja Presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan hal itu," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).