Komnas HAM Akan Soroti Kandidat Pemilu 2024 yang Pernah Terlibat Pelanggaran HAM

Wakil Ketua Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, Komnas HAM akan menyoroti apakah kandidat yang ikut Pemilu 2024 pernah melakukan pelanggaran atau tidak.

Pramono mengatakan, Komnas HAM juga akan menyoroti hak pilih warga negara yang melekat sebagai hak asasi manusia.

"Bukan hanya soal hak pilih warga negara, tetapi bagaimana hak pilih masyarakat yang misalnya kelompok disabilitas, warga masyarakat di suku-suku terasing, kemudian hak pilih masyarakat yang terusir dari wilayahnya karena konflik sosial misalnya," ujar Pramono saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (14/11/2022).

"Tetapi juga terkait dengan bagaimana kandidat-kandidat yang pernah menjadi pelaku kejahatan pelanggaran HAM misalnya," imbuh dia.

Mantan Komisioner KPU 2017-2022 ini menyebut kandidat yang pernah melakukan tindakan pelanggran HAM akan menjadi sorotan Komnas HAM.

"Misalnya pelaku kejahatan seksual, pelaku KDRT, bahkan pelaku ilegal mining, ilegal logging misalnya. Jadi pendekatan Komnas HAM terhadap pemilu 2024 tentu terkait dengan hal-hal tersebut," imbuh dia.

Masih soal isu Pemilu 2024 dan HAM, Pramono juga menyebut salah satu isu prioritas Komnas HAM periode 2022-2027 adalah isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasalnya, isu tersebut seringkali menjadi bahan politik yang digunakan politisi untuk menciptakan konflik dan persekusi.

"Isu-isu kebebasan beragama seringkali berkelindan dengan isu politisasi agama, intoleransi karena perbedaan pilihan politik misalnya, persekusi, dan lain-lain. Itu yang jadi perhatian kita terkait dengan pemilu sekaligus terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan," pungkas Pramono.

Prioritas kerja tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna perdana mereka yang digelar hari ini.

Berikut 9 isu prioritas yang akan dikerjakan Komisioner Komnas HAM terpilih:

1. Pelanggaran HAM yang Berat;

2. Permasalahan HAM di Papua;

3. Konflik Agraria;

4. Kelompok Marginal (disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat dan pekerja rumah tangga);

5. Perlindungan pembela HAM;

6. Kebebasan beragama dan berkeyakinan;

7. Bisnis dan HAM;

8. Antisipasi Pemilu 2024;

9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.