Salin Artikel

Komnas HAM Akan Soroti Kandidat Pemilu 2024 yang Pernah Terlibat Pelanggaran HAM

Wakil Ketua Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Thantowi mengatakan, Komnas HAM akan menyoroti apakah kandidat yang ikut Pemilu 2024 pernah melakukan pelanggaran atau tidak.

Pramono mengatakan, Komnas HAM juga akan menyoroti hak pilih warga negara yang melekat sebagai hak asasi manusia.

"Bukan hanya soal hak pilih warga negara, tetapi bagaimana hak pilih masyarakat yang misalnya kelompok disabilitas, warga masyarakat di suku-suku terasing, kemudian hak pilih masyarakat yang terusir dari wilayahnya karena konflik sosial misalnya," ujar Pramono saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (14/11/2022).

"Tetapi juga terkait dengan bagaimana kandidat-kandidat yang pernah menjadi pelaku kejahatan pelanggaran HAM misalnya," imbuh dia.

Mantan Komisioner KPU 2017-2022 ini menyebut kandidat yang pernah melakukan tindakan pelanggran HAM akan menjadi sorotan Komnas HAM.

"Misalnya pelaku kejahatan seksual, pelaku KDRT, bahkan pelaku ilegal mining, ilegal logging misalnya. Jadi pendekatan Komnas HAM terhadap pemilu 2024 tentu terkait dengan hal-hal tersebut," imbuh dia.

Masih soal isu Pemilu 2024 dan HAM, Pramono juga menyebut salah satu isu prioritas Komnas HAM periode 2022-2027 adalah isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pasalnya, isu tersebut seringkali menjadi bahan politik yang digunakan politisi untuk menciptakan konflik dan persekusi.

"Isu-isu kebebasan beragama seringkali berkelindan dengan isu politisasi agama, intoleransi karena perbedaan pilihan politik misalnya, persekusi, dan lain-lain. Itu yang jadi perhatian kita terkait dengan pemilu sekaligus terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan," pungkas Pramono.

Prioritas kerja tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna perdana mereka yang digelar hari ini.

Berikut 9 isu prioritas yang akan dikerjakan Komisioner Komnas HAM terpilih:

1. Pelanggaran HAM yang Berat;

2. Permasalahan HAM di Papua;

3. Konflik Agraria;

4. Kelompok Marginal (disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat dan pekerja rumah tangga);

5. Perlindungan pembela HAM;

6. Kebebasan beragama dan berkeyakinan;

7. Bisnis dan HAM;

8. Antisipasi Pemilu 2024;

9. Pemantauan RANHAM 2022-2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/06142051/komnas-ham-akan-soroti-kandidat-pemilu-2024-yang-pernah-terlibat-pelanggaran

Terkini Lainnya

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Pemerintah Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Berikut Maknanya

Nasional
Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Pemerintah Ogah Bayar Tuntutan 8 Juta Dollar dalam Peretasan PDN

Nasional
Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Tim Siber Cek Dugaan Peretasan Data Bais TNI

Nasional
Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Ringankan Beban Bank, Jokowi Minta Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang hingga 2025

Nasional
Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Kemenag Pilih Mina Qodim Jadi Tempat Bermalam Jemaah Haji Karena Lebih Dekat dengan Lokasi Lempar Jumrah

Nasional
PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

PDN Alami Gangguan, Menkumham Sebut Layanan Imigrasi Terpaksa Gunakan Web Amazon

Nasional
Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke