Salin Artikel

Pengamat Nilai Koalisi Perubahan Tidak Hanya Hadapi "Pemodal Besar"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan hanya menghadapi pemodal besar, melainkan juga "penguasa besar".

Ia mengatakan, wajar bila koalisi yang menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan itu tidak kunjung dideklarasikan. Hal itu berkaca dari banyaknya tekanan setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Sejak Nasdem deklarasikan Anies sebagai capres, kontan tekanan dari banyak pihak bermunculan, sehingga wajar jika deklarasi bersama ini temui hambatan, tidak saja pemodal besar, melainkan juga 'penguasa besar'," kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (12/11/2022).

Dedi menuturkan, tidak dapat dimungkiri bahwa Anies mempunyai potensi membangun dukungan besar pada Pemilihan Presiden 2024. "Dan ada yang saat ini miliki kekhawatiran itu, sehingga memulai konstestasi jauh lebih cepat, yakni sejak masa keterusungan sudah mulai saling menjegal," ujar Dedi.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Nasdem, Demokrat, dan PKS harus menghadapi tekanan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menyebut perlawanan oligarki menjadi salah satu alasan deklarasi Koalisi Perubahan tertunda.

Mardani mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan. Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan 'pemodal besar' dalam koalisinya.

Adapun Nasdem ingin mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS pada Kamis (10/11/2022), akan tetapi hal itu urung digelar.

“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis.

Terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh justru mengharapkan kedatangan pemodal besar, di saat PKS sedang melawan pemodal besar tersebut.

"Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepengin. Coba sebutkan kita kepengin, katakan kita kepengin," ujar Paloh saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).

Paloh menjelaskan, pemodal besar itu harus mau dekat dan bersimpati dengan Nasdem. Jika ya, Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.

"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.

Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia pun menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.

"Heh, ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawanya eling dan wospodo," imbuh Paloh.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/12/13572711/pengamat-nilai-koalisi-perubahan-tidak-hanya-hadapi-pemodal-besar

Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke