PKS "Digoda" PKB, Nasdem Murka soal Isu 2 Menteri hingga Demokrat Sebut Hantu Demokrasi

Selain karena belum kunjung menyatakan berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat, partai pimpinan Ahmad Syaikhu ini juga sedang digoda tawaran masuk koalisi PKB-Gerindra.

PKS juga sempat diisukan masuk kabinet Jokowi, padahal jelas-jelas ia merupakan partai di luar pemerintahan.

Goyangan-goyangan itu ditengarai sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju kontestasi Pilpres 2024.

Catatan Kompas.com, rentetan dinamika dialami PKS sejak pertengahan Oktober, tepatnya setelah Anies resmi dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden (capres).

Tawaran PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar blak-blakan berharap PKS gabung koalisi PKB-Gerindra.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin ketika ditanya soal potensi bergabungnya partai politik lain di koalisi PKB-Gerindra.

"Belum tahu, terus kita pendekatan. Saya berharap PKS bisa masuk," kata Muhaimin dalam keterangannya, Minggu (23/10/2022).

Merespons hal itu, PKS menghormati tawaran PKB. Akan tetapi, PKS belum bisa memutuskan menerima tawaran tersebut.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyampaikan, partainya memilih untuk menuntaskan komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat.

Kholid menyatakan, PKS bahkan sedang dalam proses ta'aruf dengan Nasdem dan Demokrat mencapai kesepakatan koalisi.

"Kami mohon izin menuntaskan proses komunikasi politik dengan Nasdem dan Demokrat," kata Kholid.

Diisukan dapat jatah menteri

Tak berselang lama, PKS lagi-lagi diterpa rumor yang bertolak belakang dengan sikap partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PKS tiba-tiba dikabarkan mendapatkan jatah dua kursi menteri di kabinet Indonesia Maju. Rumor itu dengan tujuan agar Anies Baswedan tak bisa menjadi capres.

Kholid menyatakan, tidak pernah ada tawaran seperti rumor yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi dengan niatan agar PKS keluar dari koalisi pencapresan Anies.

"Enggak ada, saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syaikhu, jadi selama ini ke kami tidak pernah ada tawaran apapun terkait dua menteri apalagi disebut tawaran dua menteri untuk menjegal anies. Aduh kacau balau," ujar Kholid saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (29/10/2022).

Kholid melanjutkan, tawaran kursi menteri pernah didengarnya saat PKS dipimpin oleh Sohibul Iman. Kala itu era pemerintahan Jokowi periode pertama.

Namun, PKS menolak dan ditegaskan melalui keputusan Majelis Dewan Syuro PKS. Keputusan itu menyatakan PKS harus berada di luar pemerintahan.

Nasdem Murka

Partai Nasdem, partai pengusung Anies capres itu bereaksi keras setelah mendengar laporan tentang isu tawaran 2 posisi menteri bagi PKS.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya emosi saat ditanya mengenai isu PKS ditawari jatah dua menteri agar menarik dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai capres.

Willy curiga ada pihak yang mencoba menjegal Anies agar tidak maju ke Pilpres 2024.

"Narasi-narasi ini mendegradasi, mendegradasi dua ranah. Teman-teman catat ini, mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini. You can imagine, kalau narasi ini dikembangkan," ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Willy menegaskan, PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ibarat mau berbuka, ini sudah azan Ashar, sebentar lagi sudah azan Maghrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka sudah statement, ini narasi yang benar-benar picik," tuturnya.

Demokrat bilang "hantu"

Di sisi lain, Partai Demokrat melalui Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra menyadari banyaknya upaya politik untuk menjegal terbentuknya koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Namun, hal itu dinilai memperkuat semangat ketiga partai politik (parpol) untuk bersatu.

“Makin ke sini, makin banyak 'hantu' demokrasi bermunculan, mencoba mengganggu proses koalisi dengan bermacam cara, berupaya memecah belah,” ujar Herzaky kepada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

"Situasi ini malah membuat kami semakin solid dan merapatkan barisan,” ungkap dia.

Tak menggubris upaya-upaya dari "hantu" politik itu, Herzaky memilih mengumbar kemesraan tiga parpol dalam membangun rencana koalisi.

Dia mengeklaim, saat ini ketiga parpol telah mendekati proses akhir pembentukan koalisi.

Dalam hal ini, semakin banyak kesepakatan yang tercapai untuk mewujudkan kerja sama Demokrat-PKS-Nasdem.

“(Progres) bisa 90 persen, bisa lebih. Semakin banyak kesepahaman yang telah dicapai,” sebut dia.

Tak berefek ke suara PKS

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, PKS tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi.

"Karena pemilih PKS stagnan dan terbatas, ia koalisi dengan siapapun tidak akan menambah suara," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (6/11/2022).

Berkaca hal tersebut, Dedi menilai PKS condong mempertimbangkan koalisi karena melihat figur yang bakal diusung menjadi capres dan cawapres.

"Kondisi ini memungkinkan PKS bergabung ke Gerindra karena faktor Prabowo, atau ke Anies dengan Nasdem dan lainnya," ujar Dedi.

Dedi kemudian menyoroti komunikasi intens yang dijalin PKS dengan Nasdem dan Demokrat. Begitu juga, intensitas komunikasi PKS yang lebih condong ke Anies Baswedan ketimbang Prabowo.

Menurutnya, sudah ada komunikasi dengan Anies, tapi belum pernah PKS bertemu dengan Prabowo.

Seperti diketahui, memang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan atau Aher bertemu dengan Anies. Aher memang diusulkan PKS untuk mendampingi Anies sebagai cawapres.

"Dari intensitas komunikasi, memang terlihat PKS lebih condong mendukung Anies," kata Dedi.

Perbedaan hanya ada pada koalisi Nasdem yang tidak ada afiliasi pemilih sama atau setara dengan PKS, yakni kelompok dominan Islam.

"Sementara ke PKB, meskipun sama-sama afiliasi Islam, tapi ada nuansa kader di bawah bisa saja menolak PKS," ujarnya.

Enggan andai-andai...

PKS kembali menyatakan diri tak mau berspekulasi dalam langkah politik ke depan soal koalisi.

Utamanya, jika ada pandangan bahwa PKS bakal meninggalkan Nasdem dan Demokrat apabila kepentingannya tak diakomodasi.

Kholid mengaku, saat ini proses penjajakan dengan Nasdem-Demokrat berlangsung lancar dan dilandasi semangat kebersamaan yang tinggi.

"Kami tidak mau berandai-andai, kita lalui saja prosesnya dengan rasional dan objektif sesuai dengan kesepakatan,” ujar Kholid pada Kompas.com, Sabtu (5/11/2022).

Upaya pembentukan koalisi terus diperjuangkan untuk mencari kesepakatan bersama.

Ia mengatakan, PKS, Nasdem, dan Demokrat sama-sama berjuang mencari titik temu, bukan titik tolak.