Komnas HAM Pertanyakan Santunan Pemerintah untuk Korban Meninggal Gagal Ginjal Akut Misterius

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia HAM, Munafrizal Manan, menyatakan belum mengetahui apakah pemerintah memberikan santunan terhadap keluarga korban meninggal akibat kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia.

"Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap korban yang sudah meninggal dunia tersebut? Apa ada kebijakan memberikan santunan kerohiman kepada mereka?" kata Munafrizal dalam jumpa pers bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait obat sirup yang disiarkan secara daring, Kamis (27/10/2022).

Selain itu, Munafrizal menyatakan Komnas HAM sependapat dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sikap pemerintah terhadap para korban dan keluarganya.

Salah satunya adalah dengan menggratiskan biaya perawatan korban di rumah sakit.

"Terutama yang sekarang masih dirawat di rumah sakit agar digratiskan. Jadi ini saya kira perlu dilakukan walau kami tahu ini bukan ranah BPOM tapi pemerintah," ucap Munafrizal.

Munafrizal juga meminta supaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selalu menyampaikan perkembangan informasi terkini kepada masyarakat terkait kasus gagal ginjal akut misterius.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan hingga 26 Oktober 2022, jumlah kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia mencapai 269.

Jumlah pasien yang dirawat kini mencapai 73 orang. Sebanyak 157 orang atau 58 persen dari total pasien dinyatakan meninggal dunia dan 39 pasien sembuh.

Kemenkes menyatakan, sebanyak 143 pasien atau 53 persen dari total 269 pasien gagal ginjal akut misterius mengeluh tidak bisa buang air kecil (BAK).

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril mengatakan, adanya gejala tidak bisa buang air kecil (anuria) menandakan pasien sudah masuk stadium 3 atau berat.

Secara rinci, DKI Jakarta mendominasi kasus gangguan ginjal akut misterius ini.

Berikut ini sebaran kasus gagal ginjal akut misterius per provinsi:

DKI Jakarta: 57 kasus

Jawa Barat: 36 kasus

Aceh: 30 kasus

Jawa Timur: 25 kasus

Sumatera Barat: 19 kasus

Bali: 15 kasus

Banten: 15 kasus

Sumatera Utara: 14 kasus

Sulawesi Selatan: 12 kasus

DI Yogyakarta: 6 kasus

NTT: 5 kasus Jawa Tengah: 4 kasus

Kepulauan Riau: 4 kasus

Sumatera Selatan: 4 Kasus

Jambi: 3 kasus

Sulawesi Tenggara: 3 kasus

Lampung: 3 kasus

Kalimantan Utara: 3 kasus

Kalimantan Selatan: 2 kasus

Kalimantan Tengah: 2 kasus

NTB: 1 kasus

Bengkulu: 1 kasus

Bangka Belitung: 1 kasus

Gorontalo: 1 kasus

Sulawesi Utara: 1 kasus

Papua: 1 kasus

Kalimantan Timur: 1 kasus

(Penulis : Fika Nurul Ulya | Editor : Sabrina Asril, Bagus Santosa)