Salin Artikel

Sindir Anggota Dewan Kolonel, PDI-P: Kelewat Kreatif untuk Cari Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyindir kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel sebagai pihak pencari muka di partai.

Hal itu disampaikannya merespons sanksi yang dijatuhkan DPP PDI-P terhadap empat kader PDI-P anggota Dewan Kolonel, yakni Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Komarudin menuturkan, DPP PDI-P tidak ikut campur tangan terhadap pembentukan Dewan Kolonel.

Ia menegaskan, pembentukan Dewan Kolonel adalah inisiatif kader-kader yang disanksi tersebut.

"Mereka (Dewan Kolonel) berinisiatif untuk melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan," tuturnya.

Lebih lanjut, pembentukan Dewan Kolonel dinilai malah menjerumuskan tokoh yang didukung.

"Kita bukan menolak pemimpin, tapi kita menjerumuskan pemimpin," imbuhnya.

Komarudin menambahkan, anggota Dewan Kolonel lainnya juga akan dipanggil pada gelombang kedua.

Hal itu sama seperti yang diterapkan pada empat kader PDI-P yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Itu ada nama teman-teman di SK, tapi mereka sudah kontak satu persatu. Tapi, tidak mengerti, makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.

Diberitakan sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI-P memberi sanksi keras dan terakhir kepada empat anggota Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kolonel merupakan kelompok yang mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menjadi calon presiden.

Padahal, PDI-P belum menentukan calon presiden lantaran hal tersebut adalah keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelas Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/21325641/sindir-anggota-dewan-kolonel-pdi-p-kelewat-kreatif-untuk-cari-muka

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke