Salin Artikel

Sindir Anggota Dewan Kolonel, PDI-P: Kelewat Kreatif untuk Cari Muka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyindir kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel sebagai pihak pencari muka di partai.

Hal itu disampaikannya merespons sanksi yang dijatuhkan DPP PDI-P terhadap empat kader PDI-P anggota Dewan Kolonel, yakni Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Komarudin menuturkan, DPP PDI-P tidak ikut campur tangan terhadap pembentukan Dewan Kolonel.

Ia menegaskan, pembentukan Dewan Kolonel adalah inisiatif kader-kader yang disanksi tersebut.

"Mereka (Dewan Kolonel) berinisiatif untuk melakukan itu. Itu yang harus ditertibkan," tuturnya.

Lebih lanjut, pembentukan Dewan Kolonel dinilai malah menjerumuskan tokoh yang didukung.

"Kita bukan menolak pemimpin, tapi kita menjerumuskan pemimpin," imbuhnya.

Komarudin menambahkan, anggota Dewan Kolonel lainnya juga akan dipanggil pada gelombang kedua.

Hal itu sama seperti yang diterapkan pada empat kader PDI-P yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Itu ada nama teman-teman di SK, tapi mereka sudah kontak satu persatu. Tapi, tidak mengerti, makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.

Diberitakan sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI-P memberi sanksi keras dan terakhir kepada empat anggota Dewan Kolonel.

Adapun Dewan Kolonel merupakan kelompok yang mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menjadi calon presiden.

Padahal, PDI-P belum menentukan calon presiden lantaran hal tersebut adalah keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelas Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (24/10/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/21325641/sindir-anggota-dewan-kolonel-pdi-p-kelewat-kreatif-untuk-cari-muka

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke